Melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PDAM bersama PLN, Pemkot menyediakan kaplingan tanah seharga Rp40 juta. Jadi bagi warga yang belum memiliki tanah, maka diperbolehkan menyicil kaplingan tanah yang disediakan BPR. Kaplingan tanah tersebut sudah meliputi pondasi bangunan, rekening litsrik dan rekening air minum sehingga masyarakat tak perlu lagi repot-repot mendaftar. “Nanti mereka cicil dulu kaplingan tanahnya baru kami berikan Rp35 jutanya,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Bidang Perumahan Disperkim Samarinda, Haini Tauvani mengatakan untuk tahun 2020, dana yang disediakan pemerintah pusat dapat mencukupi hingga 93 rumah karena ada sekitar Rp3,4 miliar yang digelontotkan pemerintah pusat untuk mendanai proyek tersebut. Namun tak menutup kemungkinan angka tersebut akan bertambah jika ada bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim atau dari Pemkot Samarinda. “Mana tau ada perubahan kan bisa bertambah,” kata Tauvani. (adv)
Penulis : Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur
Melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PDAM bersama PLN, Pemkot menyediakan kaplingan tanah seharga Rp40 juta. Jadi bagi warga yang belum memiliki tanah, maka diperbolehkan menyicil kaplingan tanah yang disediakan BPR. Kaplingan tanah tersebut sudah meliputi pondasi bangunan, rekening litsrik dan rekening air minum sehingga masyarakat tak perlu lagi repot-repot mendaftar. “Nanti mereka cicil dulu kaplingan tanahnya baru kami berikan Rp35 jutanya,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Bidang Perumahan Disperkim Samarinda, Haini Tauvani mengatakan untuk tahun 2020, dana yang disediakan pemerintah pusat dapat mencukupi hingga 93 rumah karena ada sekitar Rp3,4 miliar yang digelontotkan pemerintah pusat untuk mendanai proyek tersebut. Namun tak menutup kemungkinan angka tersebut akan bertambah jika ada bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim atau dari Pemkot Samarinda. “Mana tau ada perubahan kan bisa bertambah,” kata Tauvani. (adv)
Penulis : Permata S. Rahayu
