Dikatakannya Pemkot Samarinda sudah mengupayakan, pertama melalui dana APBD bahwa kebijakan sudah jelas seperti misi dalam program strategis Walikota dalam mengatasi Kota Tanpa Kumuh ada payung hukumnya.
“Yang kedua sinkronisasi dengan program Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Pusat, sehingga program ini bisa menambah percepatan. Ketiga kita lakukan dengan bantuan CSR lewat sosialisasi menghimbau kepada pihak–pihak swasta bisa membantu,” tutur Sugeng.
Menurutnya, workshop ini ujungnya harus dieksekusi karena kalau cuma workshop atau rapat–rapat saja tanpa aksi tidak akan bisa berhasil.
“Pemkot Samarinda sangat berkomitmen mendukung program ini. Apapun kebijakan-kebijakan dalam dokumen strategis perencanaan Pemkot Samarinda harus dilaksanakan sesuai aturan. Konsep penataan relokasi warga yang layak dengan konsep konsolidasi lahan dan menjamin taraf hidup masyarakat tetap sejahtera karena pasca relokasi ada masalah sosial yang perlu ditangani bersama,” bebernya.
Kebijakan Kotaku secara Nasional menurut Sandy Eko Pramono, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim berada di bawah Kementerian PUPR.
“Semua OPD terkait harus duduk berdampingan. Yang menjadi pantauan kami adalah jalan dan lingkungan, prasarana yang utama. Ditambah persediaan air minum, itulah program sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota. Warga yang direlokasi itu harus mendapatkan pelatihan keterampilan agar di tempat yang baru sudah mandiri. Untuk Penanganan dan progress secara nasional dokumen sudah disiapkan dan insya Allah mulai tahun depan siap dieksekusi,” jelas Sandy.
“Maksud tujuan worksop ini sebenarnya kita mencoba berkolaborasi penanganan masalah kumuh dari beberapa stakeholder baik OPD terkait agar bisa satu tujuan, sehingga target nol persen di 2021 wilayah kumuh bisa terpenuhi pada akhir masa jabatan Bapak Walikota Syaharie Jaang. Terutama untuk kawasan yang rawan kebakaran supaya bisa meningkatkan kualitas jalannya agar kendaraan PMK bisa masuk,” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Samarinda, Dadang Airlangga.
Sementara Plh Kepala Diskominfo Samarinda, Syamsul Anwar mengharapkan meski program Pemkot Samarinda saat ini lebih fokus ke sisi Sungai Karang Mumus dulu, supaya tidak mengabaikan kekumuhan di sisi daratan.
“Jangan menciptakan kekumuhan baru, kalau berbicara masalah kumuh itu luas bukan hanya dari sisi sungainya saja, tetapi dari sisi daratnya juga penting. Paling gampang bila kita lihat jalan yang ada di Kota Samarinda banyak diserobot pedagang warung kecil terutama penambahan bangunan di depan rumah yang berakibat parkiran kendaraan jadi turun ke badan jalan,” bebernya.
Sementara lanjut Syamsul jika tidak ada tindakan dari aparat pasti kedepannya semakin menjamur dan akan susah merapikannya.
“Semoga worksop ini tidak hanya seremonial belaka, jadi kumuh itu bisa juga dilihat dari bangunan liar tanpa IMB yang tumbuh subur. Sedangkan untuk pemindahan warga di tempat yang baru juga diharapkan ditunjang dengan fasilitas umum lengkap supaya tidak menimbulkan masalah kekumuhan baru di tempat yang baru,” tutup Syamsul. (adv/kmf5)
