“Yang terpenting adalah instruksi ini tidak hanya dilakukan pihak pemerintah saja tapi seluruh elemen masyarakat yang ada, maka semua elemen masyarakat harus berperan, jangan justru dari masyarakatnya sendiri membuka peluang untuk orang korupsi, misalnya berusaha menyuap petugas supaya kebutuhan dalam perizinan atau lainnya menjadi lancar itu yang harus kita antisipasi oleh sebab itu sejak dini dilakukan berbagai pencegahan jangan sampai ada terjadinya nya korupsi” ungkap Wabup.
Lebih lanjut, sejalan dengan yang disampaikan Ketua KPK RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi membutuhkan peran serta seluruh elemen, selain itu juga butuh inovasi dan terus evaluasi untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi.
“Khususnya kita di Mahulu ini terutama di dalam hal perencanaan penganggaran itu harus sudah di maksimalkan sehingga jangan sampai disusun penganggaran yang tidak benar, tidak benarnya seperti di up nominal anggaran tidak sesuai, jadi untuk itu penyusunan anggaran harus sebenar-benarnya tidak bisa juga kita menyusun seadanya atau seasalnya yang menyebabkan kesulitan seperti kekurangan anggaran atau rendahnya kualitas pengerjaan program, dan untuk di perizinan,” jelasnya.
Yohanes berharap semua penyelenggara negara maupun masyarakat terutama di Mahulu saling mengawasi segala kegiatan yang ada, mengawasi terutama untuk bagaimana pembangunan di Mahulu bisa berjalan dengan baik.
“Bukan mengawasi dalam rangka menjatuhkan tapi untuk bagaimana pembangunan kita itu bisa berjalan dengan baik artinya kita sama-sama membangun makanya visi kita itu Membangun Mahulu untuk semua sejahtera berkeadilan” harap Wabup.
Pembukaan Road To Hakordia yang mengangkat tema “Optimalisasi Pendapatan Daerah Sektor Pertambangan Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nawawi Pomolango, dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Hadi Mulyadi.
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi daerah pembuka dalam rangkaian kegiatan Road to Hakordia yang rencananya digelar di lima provinsi diantaranya selain Kaltim, Bali, Sumatera Utara (Sumut), Jawa Timur (Jatim), dan Jawa Barat (Jabar) dengan puncak Hakordia 2022 akan digelar di Jakarta, pada 9 Desember mendatang, setelah acara pembukaan Road to Hakordia 2022 di Kaltim diisi dengan Seminar Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Melalui BUMD.
Selain itu, wakil ketua Kpk Nawawi Pomolango menyebutkan momentum Road to Hakordia merupakan hal yang dapat memperkuat dan mengingatkan pentingnya partisipasi seluruh elemen bangsa peran serta masyarakat untuk ikut dalam misi pemberantasan korupsi.
“Ini sebagai bentuk penyadaran publik dan pelibatan masyarakat, bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa dan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat” kata Ketua KPK RI.
Nawawi menambahkan, Hakordia 2022 merupakan salah satu upaya menyampaikan laporan kepada publik tentang langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan baik oleh KPK maupun pemangku kepentingan antikorupsi lainnya, Ia mengajak seluruh instansi dan lembaga pemerintah berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.
“Hakordia 2022 itu sekaligus menjadi wujud pertanggungjawaban dan wadah penyampaian informasi tentang upaya pemberantasan korupsi yang telah dijalankan bersama selama ini” terang Ketua KPK RI. (Adv)
Penulis: Jerry Lukas
Editor: Rusdi