Dalam sambutannya Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, menyampaikan program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan ini, juga sejalan dengan kebijakan penguatan ketahanan pangan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Pusat.
"Salah satunya adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, yang di mana 20 persen anggaran dari Dana Desa, diperuntukkan bagi program ketahanan pangan,"ungkap Bupati.
Bupati menambahkan, kebijakan ini perlu dioptimalkan untuk pengembangan potensi kampung, dengan memanfaatkan lahan kampung, lahan masyarakat, lahan yang telah mendapatkan izin perhutanan sosial.
"Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia yang dimulai dari kampung, dibutuhkan arah kebijakan pembangunan kampung yang harus lebih fokus, mempertimbangkan potensi yang dimiliki setiap kampung, memperhatikan sistem sosial budaya dan kearifan lokal yang sudah eksis puluhan tahun di kampung, serta kebijakan yang berdasar pada kebutuhan warga desa, dan data riil di lapangan," kata Bupati.
Bupati menegaskan, sebagaimana tema dari rakor ini, Mendorong Penguatan Peran Pemerintah Kampung dan Kelompok Tani dalam meningkatkan Produksi Pertanian Organik Menuju Swasembada Pangan di Kabupaten Mahulu.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar terus selalu mendukung penuh dan proaktif terhadap segala program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mahulu, demi menjamin kesinambungan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu untuk semua sejahtera dan berkeadilan," tandasnya.
Kepala DPMK Damianus Tamha menerangkan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Mahulu telah berupaya secara terus menerus dalam meningkatkan dan mengembangkan, ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Mahulu.
"Dengan tujuan agar tercapainya swasembada pangan di Kabupaten Mahulu, sebagaimana harapan kita bersama, terutama dalam pemenuhan produksi beras sebagai kebutuhan pokok sehari-hari," ungkapnya.
Maka dari itu Pemkab Mahulu melalui dinas terkait DPMK dan DKPP telah melakukan langkah-langkah dalam memfasilitasi pemerintah kampung sejak tahun 2021, untuk memulai pembukaan lahan, untuk penanaman padi gunung setiap kampung sekurang-kurangnya 10 hektare.
"Di mana pembiayaan berasal dari bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kampung, yang sebagiannya diprioritaskan untuk pembukaan lahan penanaman padi lahan kering yang dimaksud," terangnya.
Ia juga menjelaskan, lahan ini akan dikelola secara menetap dan berkelanjutan agar ketahan pangan di kabupaten Mahulu, bisa segera tercapai secara maksimal sebagaimana harapan Bupati dan Wakil Bupati Mahulu.
"Yang pada akhirnya nanti hasil dari Swasembada Pangan ini, dapat meningkatkan pendapatan asli kampung dan pendapatan para petani," harapnya.
Turut hadir Kepala Bappelitbangda Gerry Gregorius, Kepala Diskominfotandi Markus Wan, Plt Kadis Sosial P2PA Petrus Juk, Sekretaris BPKAD Samson Batang, Camat Long Pahangai Lorensius Liah, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Mahulu Rudiansyah, Kabag Pemerintahan Yopianus Anyang, Kabid Dinsos Marite Devung, Kabag Prokopim Christianus Arie Dedy Bang, Petinggi, BPK, Lembaga Adat, Aparatur Kampung, Jajaran Pengurus Kelompok Tani, dan Ketua BUMK se-Kecamatan Long Pahangai. (adv)
