Bupati mengatakan dengan kehadiran Polres, maka akan memangkas jarak antara pusat penegakan hukum, sehingga dapat semakin meningkatkan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Mahulu, yang selama ini masih tergabung dengan Polres Kutai Barat (Kubar).
“Supaya lengkap lah koordinasi pemerintah kabupaten Mahulu melalui Forkompimda yang memberi kontribusi pemikiran, tenaga, dan sebagainya yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan di Mahulu,” jelas Bonifasius pada Kamis (26/11/2021).
Menanggapi permintaan tersebut, Irjen Pol Herry mengatakan saat ini pihaknya masih akan merencanakan pembangunan, karena Mako tidak bisa berdiri langsung lengkap seluruh fasilitasnya, dibutuhkan beberapa tahapan. Diperkirakannya baru pada tahun depan atau tahun 2023 mendatang Polres Mahulu dapat mulai beroperasi.
“Rencana pembangunan ini sudah disetujui Mabes Polri, maka beberapa waktu yang lalu ada tim yang sudah datang ke sini (Mahulu), untuk melihat lokasi dan kemudian kita akan buat masterplan-nya,” kata Jenderal Bintang Dua itu.
Oleh karena itu ia juga meminta kepada seluruh elemen pemerintahan maupun seluruh elemen masyarakat Mahulu untuk dapat terus membantu serta mendukung Kepolisian agar realisasi Polres dapat segera terwujudkan.
Berdasarkan laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Yohanes Andi Abeh, Pemkab Mahulu sudah menyediakan lahan hibah seluas 7 hektare yang berada di kawasan instansi vertikal sebagai lokasi pembangunan Polres. Dimana pada tahun ini sebagian lahan sudah juga dilakukan land clearing. (adv)
Penulis: Yosafat G
Editor : Bambang Irawan