“Atas tanggapan beberapa farksi terkait nomenklatur perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dapat kami sampaikan bahwa nomenklatur memang mengalami perubahan yang mana sebelumnya nomeklatur dinas adalah Dinas Penanaman Modal dalan Pelayanan Terpadu (DPMPT),” jelas Bupati.
Ia mengatakan masukan yang telah disampaikan fraksi partai Gerindra akan menjadi perhatian pemkab, terutama dalam rangka peningkatan fungsi pelayanan, peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM, dan menegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta ketentraman masyarakat.
Untuk masukan dari fraksi PDI Perjuangan, pria yang akrab disapa Boni ini menegaskan kembali bahwa nomenklatur DPMPTSP sudah sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Kemudian maksud dan tujuan dari percepatan penetapan Perda ini juga sesuai dengan masukan yang dipertanyakan fraksi PKB.
Ia juga menanggapi pertanyaan yang dilontarkan fraksi gabungan Golkar-Demokrat (Goldem), dengan menjelaskan Satpol PP dan BPBD harus segera dibentuk dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap untuk proses pembahasan dan pengesahannya dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutup Boni. (adv)
Penulis: Yosafat G
Editor : Bambang Irawan
“Atas tanggapan beberapa farksi terkait nomenklatur perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dapat kami sampaikan bahwa nomenklatur memang mengalami perubahan yang mana sebelumnya nomeklatur dinas adalah Dinas Penanaman Modal dalan Pelayanan Terpadu (DPMPT),” jelas Bupati.
Ia mengatakan masukan yang telah disampaikan fraksi partai Gerindra akan menjadi perhatian pemkab, terutama dalam rangka peningkatan fungsi pelayanan, peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM, dan menegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta ketentraman masyarakat.
Untuk masukan dari fraksi PDI Perjuangan, pria yang akrab disapa Boni ini menegaskan kembali bahwa nomenklatur DPMPTSP sudah sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Kemudian maksud dan tujuan dari percepatan penetapan Perda ini juga sesuai dengan masukan yang dipertanyakan fraksi PKB.
Ia juga menanggapi pertanyaan yang dilontarkan fraksi gabungan Golkar-Demokrat (Goldem), dengan menjelaskan Satpol PP dan BPBD harus segera dibentuk dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap untuk proses pembahasan dan pengesahannya dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutup Boni. (adv)
Penulis: Yosafat G
Editor : Bambang Irawan