
“Pada dasarnya dari pendapat akhir fraksi yang ada di dewan, pada prinsipnya semua menyetujui apa yang dirancangkan oleh pemerintah di perubahan APBD 2021 artinya sudah bersepakat,” ujar Avun seusai rapat paripurna berlangsung.
Beberapa masukan fraksi kepada pemerintah seperti bagaimana upaya peningkatan pendapatan pajak daerah, ataupun peningkatan kinerja pemerintah maupun OPD teknis dalam percepatan pengelolaan kegiatan kedepannya, dijadikan Avun sebagai bahan intropeksi dan evaluasi pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.
“Ini juga menjadi bahan evaluasi kami sebagai pemerintah daerah, terutama dalam rangka perbaikan-perbaikan terhadap semua lini, baik yang ada di OPD, maupun yang ada di internal pemerintah,” paparnya lagi.
Terjadi perubahan sebesar Rp1,6 triliun pada APBD-P 2021 Mahulu, yang menurut penuturan Avun akan diprioritaskan pada belanja wajib, belanja yang sesuai dengan visi misi Pemkab, dan juga pritoritas pendanaan dalam upaya penanganan covid-19 di Mahulu. (adv)
Penulis: Yosafat G
Editor: Aspian Nur

“Pada dasarnya dari pendapat akhir fraksi yang ada di dewan, pada prinsipnya semua menyetujui apa yang dirancangkan oleh pemerintah di perubahan APBD 2021 artinya sudah bersepakat,” ujar Avun seusai rapat paripurna berlangsung.
Beberapa masukan fraksi kepada pemerintah seperti bagaimana upaya peningkatan pendapatan pajak daerah, ataupun peningkatan kinerja pemerintah maupun OPD teknis dalam percepatan pengelolaan kegiatan kedepannya, dijadikan Avun sebagai bahan intropeksi dan evaluasi pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.
“Ini juga menjadi bahan evaluasi kami sebagai pemerintah daerah, terutama dalam rangka perbaikan-perbaikan terhadap semua lini, baik yang ada di OPD, maupun yang ada di internal pemerintah,” paparnya lagi.