“Kita anggarkan di masing-masing dinas, nanti dihitung DPUPR, kita buat standar awalnya Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar dengan luas 20x40m, dilakukan secara swakelola,” jelas Avun.

Ia menjelaskan alasan pembangunan akan dilakukan secara swakelola dan tidak melalui sistem lelang adalah agar dapat lebih menghemat biaya pembangunan kantor, karena apabila melalui prosedur lelang dikhawatirkan akan ada pemborong yang mencari keuntungan.
“Rencananya tahun 2022 sudah mulai kerja fisiknya, harapannya satu tahun selesai, karena bangunannya kan sederhana, bisa dibangun dari spandek atau papan, biar cepat kerjanya,” harap Wabup.
Pembangunan kantor semi permanen menjadi salah satu urgensi saat ini guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seringkali terhambat karena lokasi kantor yang di sewa berada di tengah pemukiman padat penduduk.
“Bagaimana kita mau menuntut kerja maksimal, kalau orang disuruh kerja di tengah pemukiman penduduk dengan berdesak-desakan, tidak bisa maksimal,” tandasnya. (adv)
Penulis: Yosafat G
Editor : Bambang Irawan
“Kita anggarkan di masing-masing dinas, nanti dihitung DPUPR, kita buat standar awalnya Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar dengan luas 20x40m, dilakukan secara swakelola,” jelas Avun.

Ia menjelaskan alasan pembangunan akan dilakukan secara swakelola dan tidak melalui sistem lelang adalah agar dapat lebih menghemat biaya pembangunan kantor, karena apabila melalui prosedur lelang dikhawatirkan akan ada pemborong yang mencari keuntungan.
“Rencananya tahun 2022 sudah mulai kerja fisiknya, harapannya satu tahun selesai, karena bangunannya kan sederhana, bisa dibangun dari spandek atau papan, biar cepat kerjanya,” harap Wabup.