Avun menyampaikan dalam rangka pembentukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perubahan APBD harus dilandasi perubahan KUPA-PPAS yang disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.
“Sampai dengan tahun anggran 2021 ini, memperhatikan target dan realisasi progres belanja, maka pemerintah Mahulu dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian APBD, dan penyesuaian pembiayaan pemerintah,” terang Avun.
Ia menuturkan terdapat beberapa dasar yang menjadi pertimbangan Pemerintah Mahulu untuk melakukan perubahan pada APBD 2021, diantaranya adalah perubahan dan penyesuaian dari pendapatan karena target dari proyeksi mengalami penurunan sekitar 5.0 persen
“Antara pendapatan pada APBD tahun anggran 2021, dan belanja pada APBD murni mengalami defisit, sehinngga belanja pada APBD perubahan harus disesuaikan dengan pendapatan,” tutur Wabup. (adv)
Penulis: Yosafat G
Editor : Bambang Irawan
Avun menyampaikan dalam rangka pembentukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perubahan APBD harus dilandasi perubahan KUPA-PPAS yang disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.
“Sampai dengan tahun anggran 2021 ini, memperhatikan target dan realisasi progres belanja, maka pemerintah Mahulu dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian APBD, dan penyesuaian pembiayaan pemerintah,” terang Avun.
Ia menuturkan terdapat beberapa dasar yang menjadi pertimbangan Pemerintah Mahulu untuk melakukan perubahan pada APBD 2021, diantaranya adalah perubahan dan penyesuaian dari pendapatan karena target dari proyeksi mengalami penurunan sekitar 5.0 persen
“Antara pendapatan pada APBD tahun anggran 2021, dan belanja pada APBD murni mengalami defisit, sehinngga belanja pada APBD perubahan harus disesuaikan dengan pendapatan,” tutur Wabup. (adv)
Penulis: Yosafat G
Editor : Bambang Irawan