Kegiatan ini sejalan dengan Visi dan Misi Kukar Idaman Terbaik di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri – Rendi Solihin. Hal ini tercantum dalam Misi 3, yaitu Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri melalui Sekda Kukar Sunggono didampingi Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortal) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kukar Fipin Indera Yani membuka kegiatan ini dengan menghadirkan empat orang Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) RI Perwakilan Provinsi Kaltim.
Sebanyak 10 OPD pelayanan publik yang ikut dalam kegiatan diskusi ini diantaranya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup da Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pertanian Perikanan (Distanak) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Fipin Indera Yani mengatakan Bagian Ortal Sekretariat Daerah memfasilitasi kegiatan Ombudsman yang melakukan sampling terhadap 10 perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan pengaduan.
Menurutnya, sebagaimana disampaikan para narasumber dari Ombudsman, tren pengaduan masyarakat Kukar ke Ombudsman tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Walaupun tahun ini kita tidak di sampling untuk penilaian kepatuhan standar pelayanan oleh Ombudsman, tetapi nilai pengaduan kita apabila tidak ditindaklanjuti, itu akan menjadi pengurang atas capaian kita di tahun lalu,” jelas Fipin.
Ia menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Ombudsman akan diproses monitoring kemudian dilakukan pendampingan ke seluruh perangkat daerah.
“Terutama untuk di pengelolaan pengaduan dan pelayanan publik secara umum,” tegasnya. (Adv)
Editor: Erwin
