“Hari ini kita mencoba mengkolaborasikan program ketahanan pangan dari sisi yang menurut saya perlu mendapat perhatian. Pertama, terhadap kerentanan atau kerawanan pangan di beberapa desa. Kedua, terhadap kelebihan pangan yang mungkin disebabkan oleh pola konsumsi yang kurang baik,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah ini dilakukan agar tidak ada sumber pangan yang terbuang tanpa manfaat. Ia mencontohkan, makanan berlebih dari rumah makan atau hotel bisa disalurkan ke panti asuhan atau lembaga sosial.
“Langkah seperti ini baik, dan kita akan lihat perkembangannya dalam waktu ke depan untuk kemudian dievaluasi,” tambahnya.
Selain mengatasi pemborosan pangan, Pemkab Kukar juga berupaya memberikan edukasi kepada kepala desa di wilayah yang tergolong rawan pangan.
Sunggono menjelaskan kerawanan pangan tidak selalu disebabkan oleh kekurangan bahan pangan, melainkan bisa karena distribusi, akses, atau kurangnya tenaga kesehatan di wilayah tersebut. Dari hasil pemetaan, terdapat 17 desa yang masuk kategori rentan pangan, delapan di antaranya belum memiliki tenaga kesehatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan melakukan intervensi berupa edukasi, pemetaan penyebab utama, dan penyediaan solusi sesuai kebutuhan masing-masing desa.
“Kita pastikan apa penyebab utamanya. Kalau soal akses, distribusi, atau tenaga kesehatan, akan kita cari jalan keluarnya bersama,” ujarnya.
Langkah konkret lain datang dari Dinas Ketahanan Pangan Kukar yang menggagas pembentukan Bank Pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ananias, menjelaskan bahwa inisiatif ini muncul karena sekitar 16 persen pangan di Kukar terbuang di meja makan, terutama di hotel, rumah makan, dan dapur umum.
“Banyak makanan berlebih yang sebenarnya masih layak konsumsi, tapi akhirnya menjadi sampah karena tidak tersalurkan,” ujarnya.
Melalui Bank Pangan, relawan dari berbagai kelompok seperti Kelompok Wanita Tani (KWT), Ikatan Remaja Masjid, dan mahasiswa akan mengumpulkan makanan berlebih dari hotel, restoran, hingga dapur umum seperti SPPG, lalu menyalurkannya ke panti asuhan atau pondok pesantren.
“Tujuannya agar pangan yang masih layak tidak menjadi limbah, tapi bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” terang Ananias.
Ia menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah hotel dan rumah makan di Kukar seperti Grand Elty, Grand Padma, Tepian Pandan, Ayam Banjar, dan Bebakaran. Dapur SPPG yang setiap hari menyiapkan sekitar 3.000 porsi makanan juga menjadi bagian penting dari program ini.
“Relawan akan dilatih untuk memahami batas waktu konsumsi makanan, dan kami siapkan kendaraan serta kontainer khusus agar distribusi berjalan aman,” jelasnya.
Program Bank Pangan ini juga menjadi bagian dari dedikasi Bupati Kukar dalam mendukung gerakan Zero Hunger dan penguatan ketahanan pangan daerah.
“Walaupun produksi pangan meningkat, jika pemborosan tidak ditekan, maka ketahanan pangan tetap akan terganggu. Karena itu, program ini bukan hanya efisien, tapi juga kemanusiaan,” tutupnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
