Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pada tahun 2026, seluruh desa di Kukar ditargetkan sudah memiliki akses internet, termasuk di tingkat Rukun Tetangga (RT) melalui skema penyediaan satelit internet berbasis Starlink.
"2026, kita ingin memastikan bahwa seluruh desa di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki akses internet. Kebijakan dan pembiayaannya sudah kita siapkan, dengan menggunakan layanan starlink,” kata Aulia.
Orang nomor satu Kukar ini berencana menggunakan layanan Starlink sebagai penyedia utama. Namun, belakangan terdapat perubahan kebijakan dari pihak provider, khususnya untuk kategori rumah tangga seperti yang telah digunakan di Desa Sungai Bawang, Kecamatan Anggana.
"Kami mendapat informasi bahwa Starlink untuk kategori rumah tangga sudah tidak tersedia lagi. Ini sedang kami diskusikan dengan pihak provider agar bisa dicarikan solusi terbaik. Kalau menggunakan provider lain, biayanya jauh lebih tinggi," ungkapnya.
Bupati Kukar menuturkan, ke depan, program ini akan dikaitkan dengan alokasi dana Rp150 juta per RT. Melalui skema tersebut, setiap RT akan memiliki akses internet mandiri menggunakan satelit Starlink, sehingga masyarakat bisa menikmati layanan internet dengan biaya langganan yang terjangkau.
"Setiap RT nanti akan punya Starlink sendiri. Masyarakat bisa berlangganan sesuai kebutuhan. Biaya awal pemasangan sekitar Rp5–7 juta dan langganan bulanan hanya sekitar Rp2 juta. Ini bisa ditanggung dari dana RT dan sangat terjangkau," terangnya.
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar untuk memastikan bahwa seluruh wilayah, mulai dari unit terkecil pemerintahan, memiliki jaringan internet yang stabil dan merata. Tambahan informasi, starlink adalah proyek konstelasi satelit internet berkecepatan tinggi dari SpaceX yang bertujuan menyediakan akses internet global, terutama di daerah terpencil. Layanan ini bekerja dengan mengirim dan menerima data dari satelit di orbit rendah ke Bumi, dan memerlukan perangkat keras khusus serta biaya bulanan. Di Indonesia, Starlink tersedia untuk berbagai kebutuhan seperti residensial, jelajah (portabel), dan maritim.
"Kita ingin memastikan dari tingkat kelembagaan terkecil, RT, sudah bisa mengakses internet. Dengan begitu, di tingkat desa dan kecamatan, akses internet bisa lebih terjamin," tegas Aulia. (Adv)
Editor: Aspian Nur