Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara hukum yang menjerat warga Muara Kate, Kabupaten Paser, Misran Toni.
Penolakan tersebut memperkuat putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Tanah Grogot terhadap Misran Toni pada Kamis, 16 April 2026.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Mustari Sihombing, melalui Windy Pranata, menyampaikan bahwa keputusan MA tersebut semakin menegaskan putusan bebas yang telah dijatuhkan PN Tanah Grogot .
“Jaksa melakukan kasasi sekitar satu atau dua bulan lalu. Kemudian kasasi yang dilakukan oleh jaksa ditolak oleh MA,” ujar Windy, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, dalam proses persidangan sebelumnya, Misran Toni juga dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa. Putusan bebas tersebut dijatuhkan PN Tanah Grogot pada 16 April 2026 dalam perkara Nomor 256/Pid.B/2025/PN Tgt.
Windy menyebut, putusan ini menjadi perkembangan penting bagi masyarakat Muara Kate yang selama ini mengikuti proses hukum Misran Toni. Selain itu dia mengatakan, warga juga telah melakukan ritual adat Belian sebagai bentuk syukur atas perkembangan perkara tersebut.
“Untuk kondisi terakhir di Muara Kate, warga sempat melakukan upacara ritual adat syukuran Belian. Masyarakat yang hadir tidak hanya dari Muara Kate bahkan masyarakat Batu Kajang juga turut hadir,” ucapnya.
Selain daripada itu, di tengah perkembangan kasus tersebut, Windy menuturkan, masyarakat Muara Kate masih melanjutkan perjuangan terkait persoalan aktivitas tambang dan penggunaan jalan umum untuk pengangkutan batu bara yang selama ini menjadi sumber konflik di wilayah tersebut.
Menurutnya, warga kini mengupayakan penggunaan ketentuan dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba), sebagai salah satu dasar untuk menyikapi persoalan yang terjadi di Muara Kate.
“Upaya warga Muara Kate terkait tragedi kejahatan tambang di jalan umum ini adalah mengupayakan Pasal 91 ayat (3) UU Minerba yang jelas menjadi dasar atas seluruh tragedi konflik yang ada di Muara Kate,” tegasnya.
Diketahui, kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 15 November 2024, diduga akibat buntut penolakan masyarakat Muara Kate, terhadap aktivitas truk houling batu bara yang kerap melintas di kawasan mereka.
Dalam kasus tersebut salah seorang warga, Misran Toni sekitar sempat dinyatakan bersalah oleh aparat penegak hukum, sebelum akhirnya dibebaskan.
Editor: Erwin
Penolakan tersebut memperkuat putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Tanah Grogot terhadap Misran Toni pada Kamis, 16 April 2026.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Mustari Sihombing, melalui Windy Pranata, menyampaikan bahwa keputusan MA tersebut semakin menegaskan putusan bebas yang telah dijatuhkan PN Tanah Grogot .
“Jaksa melakukan kasasi sekitar satu atau dua bulan lalu. Kemudian kasasi yang dilakukan oleh jaksa ditolak oleh MA,” ujar Windy, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, dalam proses persidangan sebelumnya, Misran Toni juga dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa. Putusan bebas tersebut dijatuhkan PN Tanah Grogot pada 16 April 2026 dalam perkara Nomor 256/Pid.B/2025/PN Tgt.
Windy menyebut, putusan ini menjadi perkembangan penting bagi masyarakat Muara Kate yang selama ini mengikuti proses hukum Misran Toni. Selain itu dia mengatakan, warga juga telah melakukan ritual adat Belian sebagai bentuk syukur atas perkembangan perkara tersebut.
“Untuk kondisi terakhir di Muara Kate, warga sempat melakukan upacara ritual adat syukuran Belian. Masyarakat yang hadir tidak hanya dari Muara Kate bahkan masyarakat Batu Kajang juga turut hadir,” ucapnya.
Selain daripada itu, di tengah perkembangan kasus tersebut, Windy menuturkan, masyarakat Muara Kate masih melanjutkan perjuangan terkait persoalan aktivitas tambang dan penggunaan jalan umum untuk pengangkutan batu bara yang selama ini menjadi sumber konflik di wilayah tersebut.
Menurutnya, warga kini mengupayakan penggunaan ketentuan dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba), sebagai salah satu dasar untuk menyikapi persoalan yang terjadi di Muara Kate.
“Upaya warga Muara Kate terkait tragedi kejahatan tambang di jalan umum ini adalah mengupayakan Pasal 91 ayat (3) UU Minerba yang jelas menjadi dasar atas seluruh tragedi konflik yang ada di Muara Kate,” tegasnya.
Diketahui, kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 15 November 2024, diduga akibat buntut penolakan masyarakat Muara Kate, terhadap aktivitas truk houling batu bara yang kerap melintas di kawasan mereka.
Dalam kasus tersebut salah seorang warga, Misran Toni sekitar sempat dinyatakan bersalah oleh aparat penegak hukum, sebelum akhirnya dibebaskan.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
