1 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Adnan Abdul
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan terdakwa Dayang Donna Walfiaries Tania kembali digelar di Pengadilan Negeri Samarinda, Senin (30/3/2026).
Tiga saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni Kepala DPMPTSP Kaltim Didi Rudiansyah, beserta Staf nya Donny Jufriansyah, dan Edi Gunawan. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Radityo Baskoro bersama hakim anggota Lili Evelin dan Suprapto.
Dalam persidangan, Didi Rudiansyah menerangkan permohonan perpanjangan enam IUP mulai diproses pada awal Januari 2015 dan langsung dikirim ke Distamben untuk telaah teknis.
“Permohonan itu masuk awal Januari dan kami teruskan ke Distamben. Dua minggu kemudian pertek terbit,” ujarnya dalam persidangan.
Saksi Donny Jufriansyah menyebut ia baru mengetahui adanya permohonan enam IUP setelah advis teknis keluar. Setelah menerima dokumen tersebut, ia melaporkannya ke kepala dinas karena berkas dinilai lengkap.
“Saya laporkan setelah pertek keluar. Semua dokumen sudah lengkap,” katanya.
Sementara itu, Edi Gunawan menjelaskan DPMPTSP saat itu masih dalam fase adaptasi setelah peralihan kewenangan pertambangan ke provinsi.
“SOP belum rigid, jadi koordinasi dengan Distamben sangat diperlukan,” ujarnya.
Kuasa Hukum Terdakwa Hendrik Kusniato, menilai seluruh keterangan saksi justru menguatkan bahwa proses penerbitan IUP telah sesuai aturan.
Ia menegaskan percepatan penerbitan izin bukan pelanggaran karena regulasi tidak menetapkan batas waktu pemrosesan.
“Selama persyaratan lengkap, proses memang harus dipercepat. Justru aneh kalau kecepatan dipermasalahkan,” ujarnya saat ditemui seusai sidang.
Hendrik juga menampik isu adanya backup khusus dari terdakwa terhadap berkas tersebut. “Ada informasi itu, tapi aturan tetap dijalankan. Tidak ada perlakuan khusus,” tegasnya.
Ia menjelaskan dasar hukum penerbitan IUP tersebut merujuk pada ketentuan sebelum Juni 2015, ketika pertimbangan teknis menjadi satu-satunya parameter penerbitan.
“Jika pertek menyatakan layak, maka izin diterbitkan,” jelasnya.
Sidang ditunda hingga 2 April 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari JPU.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
