Kondisi ini dipicu oleh menumpuknya sejumlah agenda besar, mulai dari Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga berbagai ajang nasional dan internasional.
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (PPO) Dispora Kaltim, Rasman Rading, menegaskan pihaknya telah melakukan analisis menyeluruh terkait kondisi tersebut, termasuk dampak pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah daerah.
“Iya, semua sudah kita analisa. Memang ada overload anggaran karena di 2027 itu banyak sekali kegiatan. Ada Sukan Borneo atau Borneo Games, Popnas, Popda, dan juga BK PON. Ini luar biasa padat,” ujarnya, Senin (23/3/2026).
Menurut Rasman, baik pelaksanaan kegiatan di 2026 maupun 2027 sama-sama memiliki konsekuensi anggaran. Oleh karena itu, Dispora memilih strategi jalan tengah dengan memilah program yang harus dimaksimalkan dan yang dapat diminimalkan.
“Kita ambil jalan tengah. Mana yang bisa diminimize, mana yang memang harus kita maksimalkan. Tidak semua kegiatan diperlakukan sama,” jelasnya.
Salah satu contoh yang disoroti adalah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang direncanakan berlangsung di Bontang. Rasman menyebut ajang tersebut relatif tidak membutuhkan anggaran besar, meskipun tetap mendapat dukungan dari Pemprov Kaltim.
Namun di sisi lain, kegiatan berskala internasional dan nasional seperti Popnas tetap menjadi perhatian, meski membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, Dispora akan menerapkan strategi selektif dalam menentukan cabor yang diikuti.
“Kita harus realistis. Kalau anggarannya terbatas, tidak semua cabor harus kita ikuti. Kita fokus pada cabor yang punya peluang medali. Percuma ikut semua kalau tidak ada potensi prestasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rasman mengaitkan kebijakan ini dengan target besar yang dicanangkan Gubernur Kaltim untuk menembus tiga besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Itu visi besar dari gubernur, dan kami di OPD harus menerjemahkan itu secara konkret. Artinya, kita harus fokus pada cabor yang punya nilai jual tinggi dan nomor tanding yang banyak. Itu yang harus kita dorong,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya perubahan pendekatan dibandingkan sebelumnya, di mana seluruh cabang olahraga mendapat dukungan penuh tanpa prioritas yang jelas.
“Ke depan tidak bisa lagi semua dibantu full seperti metode lama. Harus ada prioritas yang jelas dan terukur,” tambahnya.
Terkait komunikasi dengan gubernur mengenai kondisi riil anggaran dan strategi pencapaian target, Rasman menyebut hal tersebut menjadi kewenangan pimpinan dinas.
“Itu wilayahnya kepala dinas. Setahu saya sudah disampaikan, tapi sejauh mana detailnya saya tidak bisa memastikan,” pungkasnya.
Editor: Erwin