Pihaknya mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, untuk segera melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Hal ini merujuk pada komitmen Plt Kadispora Kaltim Muhammad Faisal yang sebelumnya menjanjikan proses tersebut tuntas paling lambat awal Maret ini.
Rusdi menekankan percepatan administrasi ini sangat krusial.
Dana tersebut akan menjadi motor penggerak agenda besar organisasi, yakni Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Kaltim yang dijadwalkan pada April mendatang. Agenda utama Musorprov adalah memilih nakhoda baru untuk kepengurusan masa bakti 2026–2030.
Rusdi secara tegas menyatakan tidak akan maju kembali dalam bursa pemilihan ketua. "Ini adalah bentuk tanggung jawab moral saya atas ketidaktercapaian target 5 besar pada PON XXI 2024 Aceh-Sumut lalu. Regenerasi harus berjalan agar prestasi olahraga Benua Etam bisa lebih baik ke depan," tegas Rusdi, Rabu (4/3/2026).
Selain masalah hibah, Rusdi juga memberikan tanggapan serius mengenai isu mundurnya pelaksanaan Porprov VIII Kaltim di Kabupaten Paser. Rencana awal yang dijadwalkan November 2026 diwacanakan bergeser ke tahun 2027.
Rusdi mengingatkan pemerintah dan pihak terkait untuk menghitung secara matang dampak negatif dari penundaan tersebut. Tahun 2027 akan menjadi tahun yang sangat padat bagi atlet Kaltim.Terdapat pelaksanaan Babak Kualifikasi (BK) PON serta ajang internasional Sukan Borneo.
KONI Kaltim telah menyelesaikan tahap BK Porprov yang meloloskan lebih dari 9.000 atlet dari 10 kabupaten/kota di Kaktim dan telah memperebutkan lebih dari 3.000 medali.
"Sebaiknya jangan diundur. Harus dihitung betul plus-minusnya. Kasihan para atlet yang sudah berjuang di tahap kualifikasi jika ritme kompetisinya terganggu oleh jadwal yang bertabrakan di tahun 2027 nanti," tutupnya.
Editor: Aspian Nur