Hal ini menyusul hasil rapat yang menghasilkan rekomendasi untuk mengkaji ulang kesiapan daerah dan kondisi anggaran.
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (PPO) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Rasman Rading, menegaskan keputusan final belum ditetapkan.
Rekomendasi tersebut akan terlebih dahulu dikomunikasikan dengan Gubernur Kaltim serta Ketua Panitia Besar (PB) Porprov yang juga Bupati Paser selaku tuan rumah.
“Kita mengambil keputusan dalam bentuk rekomendasi. Koordinasi dengan Gubernur dan Ketua PB di Paser. Apakah tetap November 2026 atau bergeser ke 2027, itu akan segera diputuskan,” ujar Rasman, Minggu (15/2/2026).
Salah satu pertimbangan utama adalah kesiapan anggaran kabupaten/kota. Dari hasil evaluasi, hampir 70 persen daerah belum mengalokasikan anggaran secara maksimal untuk Porprov 2026.
Beberapa daerah memang telah menganggarkan, namun nilainya dinilai belum memadai. Bahkan ada daerah yang sama sekali belum mengalokasikan dana.
Beberapa kondisi daerah antara lain Balikpapan relatif lebih siap, namun kata Rasman, masih mengusulkan tambahan melalui APBD Perubahan.
Mahakam Ulu (Mahulu) dan Berau menyatakan kesiapan, tetapi belum maksimal. Kutai Timur (Kutim) dan beberapa daerah lain telah menganggarkan, namun masih berharap tambahan APBD-Perubahan.
Sementara Samarinda dan Bontang disebut belum menganggarkan sama sekali. Terakhir Kutai Barat (Kubar) telah menganggarkan, tetapi masih dinilai kurang.
Rasman menegaskan APBD Perubahan tidak bisa dijadikan jaminan karena sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kondisi fiskal.
“Kalau dipaksakan 2026, bisa saja ada daerah yang ikut dan ada yang tidak. Kita maunya pelaksanaan sukses, prestasi tercapai, dan administrasi juga tertib,” tegasnya.
Aspek administrasi menjadi perhatian serius. Jika digelar November 2026, waktu pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) dinilai sangat sempit, apalagi jika eksekusi APBD-P baru dilakukan Oktober atau November.
Selain itu, 2027 juga dipenuhi agenda olahraga besar seperti babak kualifikasi, Popnas, hingga event regional seperti Sukan Borneo. Hal ini turut menjadi bahan diskusi dalam rapat.
“Kalau 2027 pun belum tentu kondisi keuangan stabil. Tapi setidaknya daerah punya waktu lebih mempersiapkan diri,” jelasnya.
Porprov VIII sebelumnya menetapkan 64 cabang olahraga. Namun Rasman membuka kemungkinan pengurangan jumlah cabang maupun nomor pertandingan jika kondisi anggaran tidak mendukung.
Penyesuaian bisa dilakukan dengan merujuk cabang yang dipertandingkan di PON, sehingga lebih fokus dan efisien.
“Jangan memaksakan semua nomor tanding harus ada. Bisa saja disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” katanya.
Tantangan lain adalah kesiapan akomodasi di Paser sebagai tuan rumah. Perkiraan peserta dan official mencapai lebih dari 12 ribu orang.
Saat ini, ketersediaan kamar hotel di Paser diperkirakan sekitar 600 kamar, selebihnya akan mengandalkan homestay dan rumah warga yang disiapkan tuan rumah.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pelaksanaan pertandingan direncanakan menggunakan sistem bertahap (tidak digelar serentak), agar penggunaan fasilitas dan penginapan bisa bergantian.
Selanjutnya, dalam waktu dekat, kemungkinan pada bulan Ramadan akan digelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Ketua PB Porprov di Paser.
Dalam forum tersebut, tuan rumah diminta mempresentasikan kesiapan secara rinci mulai dari ketersediaan venue dan fasilitas olahraga, penjadwalan pertandingan agar tidak bentrok, kesiapan cabang olahraga sampai dukungan anggaran.
Rasman menekankan seluruh kabupaten/kota harus memahami kondisi fiskal daerah yang tidak sebaik beberapa tahun lalu.
“Jangan terlalu banyak tuntutan. Kita maksimalkan dengan kondisi yang ada. Situasi sekarang berbeda dengan dua tahun lalu,” pungkasnya.
Keputusan final mengenai pelaksanaan Porprov VIII Kaltim akan ditentukan setelah koordinasi lintas pihak selesai dilakukan.
Pemerintah daerah kata dia, berharap keputusan yang diambil nantinya benar-benar mempertimbangkan kesiapan teknis, anggaran, serta keberhasilan prestasi olahraga di Benua Etam.
Editor: Erwin