Hal tersebut dipicu oleh dinamika kebijakan dan perubahan jabatan di tingkat kementerian yang berpengaruh pada proses penunjukan tuan rumah.
Suwarno menjelaskan, KONI Pusat telah menyurati Menpora, Erick Tohir, untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah PON.
Namun, proses tersebut mengalami kendala seiring terjadinya pergantian jabatan Menpora ke Erick Thohir, menyusul dinamika regulasi Permenpora Nomor 14 Tahun 2025.
“Pada saat Pak Erick akan menjabat, muncul pertanyaan dari Presiden terkait rencana penyelenggaraan PON,” kata Suwarno belum lama ini.
“Presiden mempertanyakan, kenapa harus di NTT dan NTB, kenapa tidak di Jakarta saja. Pertanyaan itulah yang akhirnya membuat keputusan ini menggantung sampai sekarang,” sebutnya.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh sejumlah persoalan di daerah, termasuk bencana banjir, yang turut memengaruhi kesiapan dan perhatian pemerintah pusat terhadap daerah calon tuan rumah.
Dia menambahkan, sebelum libur Natal, KONI Pusat telah menyampaikan saran kepada sejumlah pejabat dari NTT yang berkunjung ke KONI Pusat.
Ia menyarankan agar Gubernur NTT dan Gubernur NTB secara bersama-sama menghadap Presiden untuk memastikan kesiapan daerah sekaligus meminta dukungan pembangunan infrastruktur, khususnya stadion.
“Kami sarankan kedua gubernur datang bersama. Sampaikan bahwa NTT siap, NTB siap, tapi mohon dibantu fasilitas stadion. Ini penting agar tidak ada keraguan,” jelasnya.
Dia berharap, setelah masa liburan berakhir, sekitar tanggal 20 Januari akan ada tindak lanjut pertemuan dengan pemerintah pusat guna memperjelas keputusan tersebut.
Di sisi lain, Suwarno mengungkapkan, banyak daerah lain juga menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah PON, di antaranya Kaltim, Lampung, dan Banten. Bahkan, daerah-daerah tersebut siap menjadi tuan rumah PON 2028 apabila NTT dan NTB tidak ditetapkan.
“Sebetulnya banyak yang siap, bukan hanya Jakarta. Jakarta sendiri sudah sembilan kali menjadi tuan rumah PON,” tegasnya.
Lebih jauh, Suwarno menekankan PON tidak semata-mata soal pertandingan olahraga, melainkan juga sebagai sarana memperkenalkan daerah dan mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Dirinya mencontohkan pengalaman PON di Papua dan Aceh yang mampu mengubah stigma dan membuka mata masyarakat terhadap kondisi riil daerah tersebut.
“Dulu orang berpikir Papua itu rawan, miskin, malaria, dan sebagainya. Tapi setelah PON, kita bisa melihat langsung Papua yang sebenarnya. Begitu juga Aceh. Kalau ada kekurangan, itu kewajiban kita bersama untuk membantu,” katanya.
Menurut Suwarno, penunjukan NTT sebagai tuan rumah justru sejalan dengan semangat persatuan, pemerataan pembinaan atlet, dan percepatan pembangunan daerah. Meskipun daerah tersebut masih memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.
“NTT memang masih banyak kekurangan, bahkan air pun terbatas. Tapi justru di situlah peran negara. Kalau kita berpikir persatuan dan kesatuan, mestinya kita bantu,” pungkasnya.
Editor: Erwin