“Kepada rakyat Jalur Gaza, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah ada kepastian dan kesiapan bagi pembangkit listrik untuk kembali beroperasi,” ujar Ketua Komite Nasional Pengelolaan Gaza, Ali Shaath dikutip dari Antaranews, Minggu (25/1/2026).
Ia menjelaskan, pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan penyedia listrik sekaligus membuka peluang kerja sama dengan mitra internasional, khususnya dalam pengembangan sumber energi surya, guna mempercepat pemulihan pasokan listrik.
Meski demikian, Shaath belum membeberkan secara rinci mekanisme pemulihan, tahapan teknis yang akan dilakukan, maupun waktu pasti dimulainya kembali operasional pembangkit listrik tersebut.
Pasokan listrik di Gaza terhenti sejak agresi Israel pada Oktober 2023. Selain pemutusan aliran listrik, masuknya bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pembangkit juga diblokade, meskipun kesepakatan gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober tahun lalu.
Sebelum konflik pecah, ketersediaan listrik di Jalur Gaza hanya mencapai sekitar 212 megawatt, jauh di bawah kebutuhan ideal sekitar 500 megawatt untuk menjamin pasokan listrik selama 24 jam penuh.
Krisis energi ini berdampak luas terhadap kehidupan warga, terutama pada sektor layanan publik dan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit.
Selama lebih dari dua tahun konflik, Israel juga dilaporkan menyerang infrastruktur kelistrikan di Gaza. Akibatnya, sekitar 5.080 kilometer jaringan listrik serta 2.285 trafo distribusi baik yang berada di atas maupun di bawah tanah mengalami kerusakan.
Kerugian pada sektor kelistrikan Gaza diperkirakan mencapai sekitar 1,4 miliar dolar AS atau setara Rp23,2 triliun. (*)
Editor: Erwin