Menurut Airlangga, kelestarian ekosistem laut dapat mengurangi dampak perubahan iklim melalui kebijakan ekonomi biru. Menko Perekonomian menuturkan, ekonomi biru merupakan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.
Ia memperkirakan, nilai ekonomi tahunan ekosistem laut sebesar 2,5 triliun dolar AS. Hal ini menjadikan ekonomi biru secara progresif mampu menarik investor, perusahaan asuransi, bank, dan pembuat kebijakan sebagai sumber pendanaan baru.
Pemerintah berupaya untuk mengembangkan praktik kelautan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal melalui peningkatan Blue Carbon dan pelaksanaan Blue Halo-S.
Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, sebagai negara yang menyimpan 17 persen dari cadangan Blue Carbon dunia, Indonesia berupaya menjaga penyerapan dan penyimpanan Blue Carbon yang secara jangka panjang mampu membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
Selain itu, konsep Blue Halo-S juga dilaksanan guna memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi.
Namun, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk dapat menjaga sustainability laut sehingga diperlukan partisipasi dari sektor swasta dan skema pembiayaan yang memadai seperti blended financing.
"Saat ini terdapat tantangan terkait bagaimana memperluas keberlanjutan laut agar lebih luas. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan di sinilah blended financing dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan melalui pendekatan inovatif seperti konsep Blue Halo-S,” tutur Menko Airlangga, dalam keterangan, Selasa (6/9/2022) hari ini.
Airlangga yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) ini menambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan mekanisme transisi energi. Hal ini sebagai wujud strategi dalam mendorong peningkatan infrastruktur energi di Indonesia dan mempercepat transisi menuju net zero emission dengan adil dan terjangkau.
Implementasi dari transisi energi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemerintah telah melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak baik lokal maupun global untuk memelopori desain, implementasi, dan prinsip-prinsip solusi keuangan yang inovatif dan terpadu.
“Kemitraan dilakukan untuk membuka investasi menuju Tri Hita Karana yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Kita harus memprioritaskan transisi energi yang memastikan baik manfaat maupun biaya terdistribusi secara adil,” tegas Airlangga. (*/kk)
Editor: Aspian Nur
