“Penting bagi kita untuk mengenali situasi yang dihadapi, serta perlu memastikan bahwa kita sudah menyeimbangkan permintaan saat ini untuk energi konvensional, sambil tetap berkomitmen pada upaya transisi energi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Jakarta Post Webinar dengan tema “G20 Energy Transition: Toward Zero-Emission Partnerships”, Selasa (24/05).
Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik meski di tengah pandemi, masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan energi yang besar untuk menunjang aktivitasnya. Namun, target elektrifikasi universal telah menjadi penghasil emisi GRK terkemuka, karena penggunaan tenaga batu bara menjadi berlipat ganda dan juga terlihat adanya peningkatan emisi GRK sebesar 140% antara tahun 1990 dan 2017.
Dalam Presidensi G20 Indonesia, transisi energi juga menjadi salah satu tema utama karena seluruh negara yang terlibat ingin mencapai kesepakatan global dalam upaya memitigasi dampak buruk perubahan iklim untuk generasi mendatang. Dalam forum G20 tersebut, Indonesia akan memperkenalkan skenario negara untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) yang disebut National Grand Energy Strategy (GSEN) yang mencakup rencana transisi dari energi fosil ke EBT.
Dalam gelaran COP26 akhir tahun lalu, Indonesia membuat komitmen iklim baru dengan menetapkan target NZE pada 2060 atau lebih awal. GSEN menjanjikan komitmen yang lebih ambisius dengan target 100% porsi EBT dalam bauran energi di 2060. Dipatok pada kapasitas lebih kurang sebesar 587 GigaWatt (GW), pembangkit listrik tenaga surya diharapkan akan menghasilkan 361 GW, pembangkit listrik tenaga air sebesar 83 GW, pembangkit listrik tenaga angin sebesar 39 GW, pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 35 GW, pembangkit listrik tenaga bioenergi sebesar 37 GW, PLTP sebesar 18 GW, dan pembangkit listrik tenaga arus laut sebesar 13,4 GW.
“Permintaan dan potensi energi terbarukan di Indonesia semakin meningkat, sebab diperkirakan kebutuhan energi Indonesia juga akan meningkat semakin besar. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki penambahan energi terbarukan yang konsisten dalam bauran energi secara keseluruhan. Hal ini tentunya merupakan perkembangan positif dalam pergeseran penggunaan energi di Indonesia menjadi energi hijau,” terang Menko Airlangga.
Penelitian menunjukkan transisi energi akan membutuhkan sejumlah besar investasi. Untuk mendorong hal ini, Indonesia akan memainkan peran penting dalam menerapkan pembiayaan hijau dan berkelanjutan yang inovatif, sekaligus memastikan jalur investasi yang tepat. Indonesia juga mempertimbangkan untuk menyiapkan skema-skema inovatif dalam hal harga karbon, termasuk mekanisme pasar dan non-pasar.
Energi terbarukan juga diprediksi akan menciptakan banyak lapangan kerja. Keuntungan tidak langsung ini juga akan mencakup pemberdayaan transfer teknologi dan pengurangan ketergantungan pada impor produk minyak bumi dan batu bara. Hal ini diharapkan disumbangkan oleh produksi panel surya dan manufaktur kendaraan listrik.
“Dalam jangka panjang, harus juga dipastikan bahwa terjadi transisi yang penuh keadilan terhadap manfaat biaya dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Bagi Indonesia sendiri, jika dikelola dengan baik, transisi tersebut tentu saja memberikan peluang. Arah kami untuk mencapai ambisi adalah positif. Namun tantangan seperti aspek pembiayaan, kurangnya standar desain yang memadai, kesadaran yang terbatas, dan keterbatasan ruang akan selalu ada,” ungkap Menko Airlangga.
Seiring bergesernya isu pandemi menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi, Menko Airlangga menyatakan saat ini adalah momentum tepat untuk bersama-sama mengambil kebijakan strategis pemulihan ekonomi sekaligus melakukan transisi energi. “Dengan momen G20, GCRG, COP26, dan lainnya, Indonesia akan berada di posisi sentral yakni dengan ikut mengatur transisi energi,” pungkas Menko Airlangga. (*/kk)
Editor: Supiansyah
