Airlangga mengatakan, dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5,2 persen (yoy).
“Krisis telah mengajarkan kita betapa pentingnya membangun ketahanan, baik ketahanan kesehatan maupun ekonomi, khususnya di sektor pangan dan sektor energi,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan, Rabu (23/3/2022).
Menko Airlangga menambahkan, krisis energi dunia yang terjadi saat ini menjadi peluang sekaligus mengafirmasi komitmen transisi dan investasi menuju energi baru terbarukan atau energi bersih.
Peluang tersebut muncul karena Indonesia memiliki potensi green energy. Yakni pada tenaga surya, angin, air, dan geothermal.
Menurut Airlangga, pengembangan green energy dapat mendukung ketahanan energi berbasis pulau yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, dengan kerja sama seluruh stakeholders, Indonesia terbukti mampu melewati dan beradaptasi dari krisis pandemi.
“Ke depan, kerja sama perlu terus ditingkatkan sehingga Indonesia tidak hanya berhasil melewati krisis, namun juga memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan perekonomian ke depan,” tegas Airlangga
Selain green energy, pemerintah berupaya membangun ketahanan kesehatan. Baik dalam hal infrastruktur, SDM, maupun industri kesehatan. Surveillance terus diperkuat guna mengantisipasi munculnya varian baru Covid-19.
Sementara itu, komitmen investasi pada pembangunan sistem kesehatan juga tercermin dalam implementasi APBN 2022.
"Pembangunan di sektor kesehatan memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Komitmen terhadap perbaikan sistem kesehatan akan meningkatkan kepercayaan dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi risiko di masa mendatang,” tutur Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.
Airlangga menambahkan, dari sisi ketahanan pangan pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan melalui berbagai strategi.
Antara lain, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor/impor; digitalisasi UMKM pertanian dan perikanan; pengembangan sistem logistik pangan bersinergi dengan BUMN; penguatan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pangan; pembentukan BUMN Pangan; dan peningkatan kompetensi SDM pertanian untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. (*/kk)
Editor: Supiansyah
