
"Kami
akan pikirkan bagaimana diberikan keleluasaan untuk terus menjalankan
pertunjukan seni pedalangan ini," tutur Airlangga saat menggelar
pertemuan dengan perwakilan seniman pedalangan yang tergabung dalam
Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) di Hotel JW Marriot Surabaya,
Sabtu (19/2/2022) malam.
Menko Airlangga menambahkan, kalau situasinya PPKM Level 2 tidak ada masalah.
"Kalau
PPKM level 3, sebagai contoh gedung pertunjukan bioskop diperbolehkan
beroperasi dengan kapasitas 50 persen, tentu mekanisme untuk pertunjukan
wayang yang pertunjukannya semalam suntuk, bisa kita sesuaikan," tutur
dia.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengakui, seni
tradisional asal Pulau Jawa itu tidak hanya terancam punah akibat
larangan pertunjukan di masa pandemi Covid-19 yang telah melanda selama
lebih dari dua tahun.
Seniman pedalangan juga menjadi pihak
paling terdampak secara ekonomi. Ketum Golkar menegaskan pertunjukan
seni pedalangan tidak boleh punah.
Terlebih, saat ini gamelan
sebagai alat musik utama dalam pertunjukan pedalangan telah ditetapkan
sebagai warisan budaya tak benda oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan
dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unesco) pada akhir 2021
kemarin.
“Kami menanyakan kepada senimannya langsung, insentif apa yang bisa diberikan,” tegasnya.
Sementara,
perwakilan pengurus Pepadi Jawa Timur Kukuh Setyobudi mengaku, seorang
dalang dalam satu pertunjukan, di belakangnya melibatkan sebanyak 30
hingga 40 orang seniman. Ia mengatakan secara ekonomi, seniman
pedalangan yang melibatkan banyak seniman, menjadi pihak yang sangat
terdampak akibat pandemi Covid-19.
Pepadi berharap seniman
pedalangan bisa kembali berkiprah tanpa dibenturkan dengan kebijakan
pemerintah maupun masyarakat bawah melalui jam malam PPKM.
Mungkin
pusat membolehkan, tapi di bawah kami dibenturkan. Karena sebenarnya
wayang ini, dibalik dalang itu ada puluhan pekerja," kata Kukuh.
Kukuh
menambahkan, profesi kerja dalang sering dibenturkan dengan
pemberlakuan jam malam selama PPKM. Bahkan, ia mengaku banyak acara yang
sudah dijadwalkan dibatalkan dan para seniman pedalangan harus terusir.
"Kita
minta pemerintah buat kebijakan yang policy-nya jangan sampai
membenturkan kami seniman dalang. Kami diberi kelonggaran, agar tidak
berbenturan dengan di bawah. Kami berharap keluhan kami direspons dan
teruskan dengan baik oleh Pak Airlangga," harapnya.(*/kk)
Editor: Supiansyah