Penegasan itu sekaligus bentuk tekad Golkar untuk menjaga sistem demokrasi di negara Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurut Airlangga, kondisi pandemi Covid-19 menjadi batu ujian bagi setiap negara demokrasi, termasuk di Indonesia. Merujuk data Freedom House, 25 dari 41 negara demokrasi di dunia mengalami erosi demokrasi.
"Sebagai partai tertua yang menjadi pilar demokrasi di Indonesia, Golkar akan selalu berkomitmen untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia," tegas Airlangga. Upaya-upaya yang telah dilakukan Golkar diyakininya mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
Karena itu Airlangga meminta seluruh kekuatan politik saling bekerja sama dengan harapan Covid-19 yang berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi, sosial, politik, dan lainnya dapat ditangani sesegera mungkin. "Disaat bersamaan pemerintah terus mendorong agar kepuasan masyarakat terhadap demokrasi bisa ditentukan oleh performa sosial ekonomi," paparnya.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga mengatakan pemerintah juga akan terus berusaha melaksanakan amanah Presiden Joko Widodo semaksimal mungkin.
Hal itu terkait upaya mitigasi dampak kesehatan dan ekonomi yang dijalankan secara seimbang. Caranya, dengan melakukan berbagai kebijakan agar pemulihan ekonomi berjalan seiring dengan penanganan Covid-19.
Pada 2020, Pemerintah menganggarkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendekati Rp700 triliun. Kemudian di 2021 lebih dari Rp700 triliun. Strategi dan kebijakan yang dibuat Pemerintah berdampak positif.
Pada kuartal II di 2021, misalnya, Indonesia berhasil keluar dari resesi dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7,07 persen. Partai Golkar terus mendukung ikhtiar Presiden Jokowi yang mengamanatkan respons cepat penanganan pandemi dengan berbagai skema.
Mulai dari vaksinasi yang menyasar dua hingga 2,5 juta orang per hari, memberlakukan isolasi terpusat di setiap kecamatan, kelurahan hingga desa, termasuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kesehatan. (*/kk)
Editor: Aspian Nur
