"Pemerintah melarang aktivitas FPl dan menghentikan kegiatannya, karena FPI tidak memiliki legal standing," kata Mahfud.
Mahfud memaparkan alasan pemerintah membubarkan FPI. Menurutnya FPI secara hukum telah bubar karena belum memenuhi persyaratan sebagai ormas yang izinnya sebenarnya telah habis sejak tanggal 21 Juni 2019.
Selain itu, pemerintah juga melihat FPI juga telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat misalnya sweeping, povokasi dan melanggar ketertiban dan keamanan.
"Karena itu kepada aparat dan pemerintah daerah kehadiran FPI ditolak, karena telah dilarang sejak hari ini," tegasnya. (*)
Editor: Aspian Nur
Berita ini sudah tayang di bisnis.com hari Rabu 30 Desember 2020 dengan judul Pemerintah Resmi Tetapkan FPI Sebagai Ormas Terlarang
"Pemerintah melarang aktivitas FPl dan menghentikan kegiatannya, karena FPI tidak memiliki legal standing," kata Mahfud.
Mahfud memaparkan alasan pemerintah membubarkan FPI. Menurutnya FPI secara hukum telah bubar karena belum memenuhi persyaratan sebagai ormas yang izinnya sebenarnya telah habis sejak tanggal 21 Juni 2019.
Selain itu, pemerintah juga melihat FPI juga telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat misalnya sweeping, povokasi dan melanggar ketertiban dan keamanan.
"Karena itu kepada aparat dan pemerintah daerah kehadiran FPI ditolak, karena telah dilarang sejak hari ini," tegasnya. (*)
Editor: Aspian Nur
Berita ini sudah tayang di bisnis.com hari Rabu 30 Desember 2020 dengan judul Pemerintah Resmi Tetapkan FPI Sebagai Ormas Terlarang