"Saya sudah minta datanya tapi belum diberi oleh Pak Viryan (Aziz, komisioner KPU). Saya minggu depan akan ke KPU untuk klarifikasi data tersebut," ujar Zudan dalam keterangannya, Jumat (30/10).
Zudan mengaku akan mencocokkan data pemilih yang belum perekaman itu dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Nantinya, setelah dicocokkan akan diketahui jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman KTP el. "Yang disampaikan Pak Viryan itu kualitatif sekali, dan tidak terukur. Maka kami menunggu data rielnya untuk disandingkan dengan data siak," ujarnya.
Zudan juga ingin memastikan apakah pemilih yang disebutkan itu juga benar-benar tidak memiliki dokumen kependudukan atau pernah dibuatkan namun hilang. Sebab, kata Zudan, data penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) sudah masuk dalam data kependudukan. "Ini yang perlu kita jernihkan bersama-sama, insyallah setelah ke KPU akan clear," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan, sebanyak 20.788.320 penduduk dalam daftar pemilih tetap (DPT) belum melakukan perekaman KTP elektronik atau KTP-el. Sementara, terdapat 1.939.622 pemilih hanya mengantongi surat keterangan (suket) sudah melakukan perekaman KTP-el.
Menurut Komisioner KPU RI, Viryan Aziz, pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020 nanti minimal harus membawa suket dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) setempat. Ia pun berharap pemilih yang belum rekam KTP-el bisa selesai sebelum tanggal 9 Desember 2020.
Ia juga menilai, jajaran dukcapil di daerah harus proaktif melakukan perekaman KTP-el. Sebab, terdapat 128 pemilih di Kabupaten Seluma, Bengkulu, belum melakukan perekaman identitas sama sekali, dan berproses mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP-el di dukcapil.
Editor : Bambang Irawan
Berita ini sudah tayang di republika.co.id hari Sabtu 31 Oktober 2020 dengan judul : Kemendagri akan Klarifikasi Jutaan Pemilih Belum Rekam KTP
