"Apabila ada pihak yang tidak puas saya kira ada mekanisme konstitusional namanya judicial review bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bilamana dirasakan itu tidak memuaskan," kata Donny, Rabu (7/10).
"Apabila ada yang tidak puas, ya jalur konstitusional tersedia, silakan saja dan pemerintah sudah bersiap akan hal itu," tambah Donny. Dia juga mengklaim pemerintah sudah berusaha yang terbaik untuk memuaskan semua kepentingan. Walaupun kata dia tidak seluruhnya bisa terakomodasi.
"Karena kan ini tidak bisa menang-menangan semua, pasti harus ada yang mengalah, harus kepentingan dikurangi begitu ya. Saya kira wajar saja dalam demokrasi, tapi ini sudah kesepakatan yang paling maksimal yang bisa dicapai untuk kemaslahatan rakyat indonesia," ungkap Donny. Imbau Pendemo Patuhi Protokol Kesehatan.
Donny juga mengingatkan agar para buruh yang turun ke jalan untuk mematuhi protokol kesehatan. Sehingga tidak menciptakan klaster baru. "Mogok kerja dalam pandemi ini juga sesuatu yang akan mengakibatkan perekonomian kita semakin memburuk, kita sekarang sedang recovery, dan sedang berusaha untuk bangkit," ungkap Donny.
Sebab itu dia meminta agar seluruh pihak untuk mendukung upaya pemerintah. Salah satunya mengembalikan perekonomian menjadi normal.
"Saya kira semua pihak harus mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan perekonomian kita menjadi normal kembali. Jadi saya kira kita harus bijak, kalau memang ada keberatan, sampaikan lewat jalur konstitusional, demo itu menjadi satu alternatif terakhir," kata Donny.
Editor : Bambang Irawan
Berita ini sudah tayang di merdeka.com hari Rabu 7 Oktober 2020 dengan judul : Istana Persilakan Pihak Tak Puas UU Cipta Kerja Mengajukan Gugatan ke MK
