Kegiatan yang diprakarsai Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia (HAM) Kalimantan Timur tersebut diikuti anggota tim gugus tugas Kampung REDAM dan para penggiat HAM di Kukar.
Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Kantor Wilayah HAM Kaltim, Anggun Prasetyo Nugroho, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen antara tim gugus tugas, penggiat HAM, pembina, serta para pemangku kepentingan.
Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas tim gugus tugas Kampung REDAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan fungsi tugas tim gugus tugas Kampung REDAM, guna terwujudnya perdamaian dan terimplementasinya nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat," ujar Anggun.
Sementara itu, Kepala Kanwil HAM Kaltim, Dr. Umi Laila, saat membuka kegiatan mengatakan Indonesia memiliki kekayaan geografis, sosial, dan etnis yang sangat beragam. Namun, keberagaman tersebut juga menyimpan potensi munculnya berbagai konflik apabila tidak dikelola dengan baik.
Melalui kegiatan penguatan dan pembinaan tim gugus tugas Kampung REDAM, ia berharap upaya rekonsiliasi dan perdamaian dapat terus dikembangkan, sekaligus memperkuat solidaritas di tengah masyarakat.
"Saya berharap kegiatan ini dapat memperkuat komitmen kita bersama dalam merawat perdamaian dan menjaga kerukunan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara," harap Umi Laila.
Dalam pemaparannya, Akhmad Taufik Hidayat menjelaskan bahwa Kampung REDAM merupakan wilayah dalam lingkup kelurahan, desa, kecamatan, atau sebutan lainnya yang memiliki keunggulan dalam merawat perdamaian berdasarkan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Menurutnya, keberadaan Kampung REDAM sangat dibutuhkan di Kukar mengingat masyarakatnya memiliki latar belakang suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam. Keberagaman tersebut perlu dikelola dengan baik agar toleransi tetap terjaga dan tidak berkembang menjadi konflik sosial.
"Perdamaian harus dirawat sebelum konflik meletus. Pencegahan dini, dialog, dan gotong royong diperlukan untuk membangun kedamaian yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Akhmad Taufik menyebutkan pembentukan Kampung REDAM di Kukar bertujuan mengarusutamakan prinsip dan nilai-nilai dasar HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Program ini juga menjadi ruang bagi masyarakat dan komunitas untuk menjaga stabilitas sosial dengan mengedepankan kearifan lokal, budaya, dan agama.
Selain itu, Kampung REDAM diharapkan mampu membangun sistem deteksi dini dan ruang dialog untuk memitigasi potensi sengketa serta mencegah konflik sosial. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan persatuan dan solidaritas antar kelompok masyarakat, sekaligus mendorong penguatan budaya lokal dan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat sebagai penopang perdamaian dan kesejahteraan.
Sebagai informasi, di Kalimantan Timur baru terdapat tiga kabupaten/kota yang telah membentuk Kampung REDAM. Di Kabupaten Kukar, desa dan kelurahan yang menjadi lokasi percontohan program tersebut adalah Desa Loa Duri Ilir dan Kelurahan Loa Tebu. (*)
Kegiatan yang diprakarsai Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia (HAM) Kalimantan Timur tersebut diikuti anggota tim gugus tugas Kampung REDAM dan para penggiat HAM di Kukar.
Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Kantor Wilayah HAM Kaltim, Anggun Prasetyo Nugroho, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen antara tim gugus tugas, penggiat HAM, pembina, serta para pemangku kepentingan.
Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas tim gugus tugas Kampung REDAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan fungsi tugas tim gugus tugas Kampung REDAM, guna terwujudnya perdamaian dan terimplementasinya nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat," ujar Anggun.
Sementara itu, Kepala Kanwil HAM Kaltim, Dr. Umi Laila, saat membuka kegiatan mengatakan Indonesia memiliki kekayaan geografis, sosial, dan etnis yang sangat beragam. Namun, keberagaman tersebut juga menyimpan potensi munculnya berbagai konflik apabila tidak dikelola dengan baik.
Melalui kegiatan penguatan dan pembinaan tim gugus tugas Kampung REDAM, ia berharap upaya rekonsiliasi dan perdamaian dapat terus dikembangkan, sekaligus memperkuat solidaritas di tengah masyarakat.
"Saya berharap kegiatan ini dapat memperkuat komitmen kita bersama dalam merawat perdamaian dan menjaga kerukunan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara," harap Umi Laila.
Dalam pemaparannya, Akhmad Taufik Hidayat menjelaskan bahwa Kampung REDAM merupakan wilayah dalam lingkup kelurahan, desa, kecamatan, atau sebutan lainnya yang memiliki keunggulan dalam merawat perdamaian berdasarkan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Menurutnya, keberadaan Kampung REDAM sangat dibutuhkan di Kukar mengingat masyarakatnya memiliki latar belakang suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam. Keberagaman tersebut perlu dikelola dengan baik agar toleransi tetap terjaga dan tidak berkembang menjadi konflik sosial.
"Perdamaian harus dirawat sebelum konflik meletus. Pencegahan dini, dialog, dan gotong royong diperlukan untuk membangun kedamaian yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Akhmad Taufik menyebutkan pembentukan Kampung REDAM di Kukar bertujuan mengarusutamakan prinsip dan nilai-nilai dasar HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Program ini juga menjadi ruang bagi masyarakat dan komunitas untuk menjaga stabilitas sosial dengan mengedepankan kearifan lokal, budaya, dan agama.
Selain itu, Kampung REDAM diharapkan mampu membangun sistem deteksi dini dan ruang dialog untuk memitigasi potensi sengketa serta mencegah konflik sosial. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan persatuan dan solidaritas antar kelompok masyarakat, sekaligus mendorong penguatan budaya lokal dan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat sebagai penopang perdamaian dan kesejahteraan.