2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Muhammad Anshori
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan akan mengawal ketat pemenuhan hak-hak pekerja di sektor pertambangan, menyusul mencuatnya isu potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus 2026.
Langkah antisipasi ini diambil mengingat Kukar merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, sehingga dinamika industri pertambangan dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.
Sekda Kukar, Sunggono, mengatakan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengintervensi kebijakan internal perusahaan. Menurutnya, keputusan terkait pengurangan tenaga kerja sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen dalam sistem hubungan industrial yang berlaku. Karena itu, pemerintah berfokus pada peran regulasi, pengawasan, dan fasilitasi ketenagakerjaan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap hak pekerja maupun kewajiban perusahaan. Untuk memastikan seluruh proses hubungan kerja berjalan sesuai ketentuan, Pemkab Kukar mengoptimalkan peran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker).
OPD tersebut akan bertugas melakukan pembinaan secara rutin serta memantau kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak-hak buruh.
“Belum ada aduan atau laporan resmi yang masuk mengenai indikasi pelanggaran hak pekerja terkait rencana PHK itu. Tetapi, pengawasan preventif tetap diperketat untuk menjaga iklim kerja yang sehat dan kondusif,” sebutnya, Minggu (31/5/2026).
Lanjutnya, situasi industri tambang saat ini tidak lepas dari pengaruh kebijakan produksi di tingkat nasional serta fluktuasi kondisi pasar global.
Pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terkait perkembangan ini untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
“Tentu ada dampaknya kalau PHK besar-besaran itu terjadi. Kami berupaya memastikan dampak yang muncul nantinya tidak terlalu besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui, Pemkab Kukar telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang berada di bawah koordinasi Disnakertrans. Satgas tersebut dibentuk bersama unsur pekerja dan serikat buruh untuk memastikan proses PHK berjalan terpantau dan tidak merugikan pekerja.
Sebelum perusahaan melakukan PHK, mereka harus melaporkan ke satgas tersebut. Laporan itu nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyiapkan program lanjutan bagi pekerja terdampak, termasuk menghubungkan mereka dengan program pelatihan kerja yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
