Meski dihadapkan pada tantangan penurunan anggaran dan kebijakan efisiensi daerah, DKP Kukar mengalokasikan anggaran di atas Rp200 miliar untuk memfasilitasi sarana-prasarana serta pendampingan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
Kepala DKP Kukar, Muslik menjelaskan tingginya usulan masyarakat lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar belum bisa terakomodir seluruhnya, sebab keterbatasan dana. Kendati demikian, porsi anggaran untuk sektor perikanan pada 2026 ini diklaim tetap signifikan.
Untuk menyiasati keterbatasan APBD, DKP Kukar berburu sumber pendanaan alternatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program prioritas Presiden.
“Kita coba mencari sumber-sumber lain, terutama kegiatan yang bersumber dari APBN untuk bisa diarahkan ke Kutai Kartanegara. Contohnya, kami mengajukan program Kampung Nelayan Merah Putih dan program budidaya tematik yang diintegrasikan dengan Koperasi Merah Putih,” ujar Muslik, Jumat (22/5/2026).
Kata dia, DKP Kukar telah mengusulkan tujuh desa strategis di wilayah pesisir, hulu, dan tengah yang merupakan sentra perikanan untuk masuk dalam program nasional tersebut.
Ketujuh desa tersebut seperti Desa Sangkuliman, Pela, Semayang, Jantur, Muara Enggelam, Kersik, Muara Muntai.
“Untuk tujuh desa itu sudah masuk dalam tahap supervisi dan survei lapangan tim Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut atau Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI,” ungkapnya.
Salah satu output krusial yang dikejar DKP Kukar dari program Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Kata dia, fasilitas ini dinilai mendesak karena para nelayan di wilayah pesisir Kukar saat ini tengah menjerit akibat kelangkaan dan mahalnya harga BBM di tingkat eceran.
Selain masalah BBM, melonjaknya nilai tukar dolar juga berdampak langsung pada kenaikan harga pakan ikan impor. Hal ini semakin menyulitkan para pembudidaya lokal. Oleh sebab itu, bantuan sarana langsung dari pemerintah dinilai sangat berarti agar para pelaku usaha perikanan bisa tetap bertahan.
Di sisi lain, tantangan finansial memaksa DKP Kukar untuk mengkaji ulang sejumlah program non-prioritas, salah satunya adalah agenda pelepasan benih ikan lokal ke perairan umum. Padahal, program ini dinilai vital untuk menjaga kelestarian jenis ikan lokal yang mulai terancam punah akibat eksploitasi perairan yang berlebihan. Namun karena adanya tuntutan efisiensi anggaran, pihak dinas akan melakukan evaluasi mendalam sebelum memutuskan apakah program pelepasan bibit ini akan tetap dijalankan atau dialihkan ke program lain yang lebih mendesak.
Muslik berharap seluruh program penyerapan anggaran di atas Rp200 miliar ini dapat terlaksana maksimal agar ekosistem perikanan di wilayah hulu, tengah, maupun pesisir Mahakam tetap produktif.
Editor: Erwin