Langkah strategis tersebut disiapkan sebagai respons atas temuan sekitar 13 ribu warga Kukar yang masih masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Melalui optimalisasi anggaran di tingkat RT, Pemkab Kukar ingin memastikan intervensi pemulihan ekonomi dapat berjalan tepat sasaran dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, merancang program tersebut sebagai ujung tombak pelacakan kemiskinan hingga tingkat paling bawah. Anggaran program nantinya difokuskan untuk mendata lokasi warga miskin serta mengidentifikasi penyebab utama kemiskinan di setiap RT.
Program ini menjadi bentuk komitmen serius pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, terutama di tengah besarnya potensi sumber daya alam dan keberadaan banyak perusahaan besar di Kukar.
“Hasil pemetaan dari tingkat RT akan langsung kami jadikan target utama penyaluran bantuan materi maupun pemberdayaan ekonomi,” ujar Aulia Rahman, Rabu (20/5/2026).
Ia mengatakan rencana optimalisasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikan berbagai sumber anggaran daerah. Pemkab Kukar akan menyelaraskan pemanfaatan anggaran RT Ku Terbaik dengan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Selain itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan menyusun program intervensi yang mendukung data dan kebutuhan di tingkat RT.
“Kami mendorong perusahaan-perusahaan swasta di Kukar untuk ikut mengadopsi data RT tersebut dalam penyaluran CSR mereka,” ungkapnya.
Keberhasilan rencana optimalisasi anggaran ini sangat bergantung pada keterbukaan data yang saat ini masih dinilai terbatas.
Bupati Aulia meminta dukungan langsung dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) agar membuka akses data tersebut secara transparan.
“Akurasi data by name by address dari provinsi sangat mendesak supaya penyerapan anggaran program RT Ku Terbaik di lapangan tidak salah sasaran,” tutupnya.
Editor: Erwin