Dendy menjelaskan Distransnaker Kukar saat ini memiliki 16 standar layanan publik yang dikemas dalam slogan MANTAP yakni Mudah, Akurat, Netral, Transparan, Amanah dan Paripurna.
“Forum konsultasi publik ini menjadi ruang bersama untuk menyamakan persepsi antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kami ingin memastikan seluruh layanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Dendy.
Adapun 16 layanan tersebut mencakup berbagai bidang strategis mulai dari hubungan industrial, pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hingga urusan transmigrasi.
Pada Bidang Hubungan Industrial, layanan meliputi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu, pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pencatatan lembaga kerja sama bipartit, pendaftaran perjanjian kerja bersama, hingga pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
Sementara itu, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja menyediakan layanan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penerbitan rekomendasi izin usaha lembaga pelatihan kerja swasta.
Dibidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja, layanan yang diberikan meliputi pembuatan kartu pencari kerja, layanan bagi penyandang disabilitas, pelaporan keberadaan tenaga kerja asing, serta pelatihan berbasis masyarakat.
Pada Bidang Transmigrasi, layanan mencakup administrasi pertanahan HPL transmigrasi, advokasi HPL transmigrasi, pengelolaan data peta induk HPL transmigrasi, hingga pengajuan usulan pembukaan lahan kawasan transmigrasi.
Forum ini berlangsung interaktif dengan dipandu moderator Tony Kumayza, akademisi dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Diskusi menghadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, serikat buruh, BPJS, kepala sekolah kejuruan, hingga siswa sekolah menengah atas.
Keterlibatan berbagai pihak sangat penting agar standar pelayanan yang dibangun benar-benar disepakati bersama dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami memiliki 16 layanan eksternal yang berkaitan langsung dengan banyak pihak. Karena itu forum ini penting untuk mendiskusikan bagaimana pelayanan yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan seluruh pengguna layanan,” jelas Dendy.
Dosen Manajemen Pelayanan Publik Unikarta Surya Irfani hadir sebagai nara sumber dengan materi terkait standar pelayanan public dan menyebut forum konsultasi publik menjadi sarana penting untuk mempertemukan harapan masyarakat dengan kemampuan penyelenggara layanan.
“Forum ini menjadi titik temu antara ekspektasi pengguna layanan dan kapasitas pemberi layanan. Ini bukan sekadar menjalankan amanat regulasi, tetapi juga membangun kontrak moral dan kontrak sosial antara negara dan masyarakat,” ujar Surya.
Ukuran keberhasilan pelayanan publik tidak berhenti pada kelengkapan dokumen administrasi, melainkan pada pengalaman nyata masyarakat saat menerima layanan.
“Pelayanan publik itu dinamis mengikuti perkembangan sosial. Karena itu perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan sangat penting, mulai dari kemudahan akses hingga kemudahan memahami layanan yang diberikan,” ujar Surya lagi.
Melalui forum ini Distransnaker Kukar berharap tercipta pelayanan yang semakin berkualitas, inklusif, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
“Semoga dengan forum konsultasi ini layanan kami akan semakin baik dan jika ada keluhan kami sangat terbuka silakan langsung saja melapor di kanal aduan yang telah kami sediakan, hal ini diupayakan untuk terus bersama kami dalam perbaikan memberikan layanan kepada masyarakat,” Dendy memungkasi.
Editor: Aspian Nur
