Pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan berbasis sistem manajemen talenta. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap posisi strategis diisi aparatur yang memiliki rekam jejak dan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kukar Nomor T-0026/BKPSDM/MP.1/800.1.3.3./5/2026, pejabat yang dilantik yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Muhammad Irianto, Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Selamat Hadi Raharjo. Kepala Dinas Kesehatan, Ismi Mufiddah. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang, Mauritz Silalahi.
Kemudian, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Insinyur Yulius Rahman. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Antoni Kusbian. Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Dinas Pariwisata, Gondo Suli Setiawati. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Imama Safaria.
Selanjutnya, Kepala Bidang Pengembangan dan Perbenihan, Dinas Perkebunan, Aji Gajali Rahman. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Iwan Hermawan.
Terakhir, Sekretaris Camat Kota Bangun, Eri Suparjan. Sekretaris Camat Kota Bangun Darat, Ahmad Husaini. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Kota Bangun Darat, Ediana.
Sekretaris Camat Kecamatan Samboja, Andri Wirawan. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Muara Jawa, Fatmawati. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, M Ridwan.
Aulia Rahman menekankan pemilihan pejabat kini tidak lagi sekadar administratif, melainkan berbasis pada sistem merit yang objektif. Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kukar memiliki kesempatan yang sama untuk naik jabatan asalkan memenuhi kriteria kompetensi yang dipantau melalui aplikasi khusus.
Ia menjelaskan, proses seleksi ini dikawal ketat oleh Sekretaris Daerah dan tim dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Fokus utama adalah memastikan calon pejabat berada di Box tujuh, delapan dan sembilan dalam matriks talenta sebelum melangkah ke tahap wawancara.
Kata dia, dari 16 jabatan pimpinan tinggi yang sempat kosong, pemerintah berkomitmen mengisinya secara bertahap melalui mekanisme ini guna menghindari kekosongan posisi krusial.
Selain reformasi birokrasi, Aulia menaruh perhatian besar pada kualitas pelayanan langsung ke masyarakat.
Dirinya menegaskan pemerintah daerah menjamin sepenuhnya iuran BPJS Kesehatan kelas III bagi seluruh warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kukar.
“Jika masih ada warga yang diminta membayar iuran BPJS kelas III segera laporkan. Itu adalah kekeliruan yang harus diperbaiki oleh perangkat daerah,” tegas Aulia.
Aulia mengingatkan agar para pejabat tidak menjadi beban organisasi dan fokus sepenuhnya pada rencana pembangunan daerah yang berdampak langsung bagi rakyat.
“Lewat sinergi antar instansi ini, Pemkab Kukar berkomitmen mewujudkan visi pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.
Editor: Erwin