Ketua Umum Remaong Kutai Menamang (RKM) Kukar, Kadir, menyayangkan munculnya massa tandingan yang menggelar aksi dukungan kepada Ahmad Yani, di saat sejumlah aliansi masyarakat menyuarakan tuntutan pengunduran diri.
Menurutnya, stabilitas keamanan dan ketertiban harus menjadi prioritas utama di tengah perbedaan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ia juga berharap Ahmad Yani sebagai pimpinan lembaga legislatif dapat bersikap bijak dalam merespons situasi tersebut.
“Sebagai pucuk pimpinan, sudah seharusnya mampu bersikap legowo terhadap tuntutan yang disuarakan sebagian besar masyarakat. Apalagi Fraksi PDIP DPRD Kukar juga telah memberikan respons yang baik,” ujar Kadir.
Sebelumnya, ratusan massa dari tiga aliansi ormas yakni Remaong Kutai Berjaya (RKB), RKM, dan Bubuhan Banjar Bakayuh Baimbai menggelar aksi damai di Gedung DPRD Kukar. Mereka menuntut Ahmad Yani mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPRD.
Aksi tersebut dipicu sejumlah isu, mulai dari polemik penertiban kawasan Tahura Bukit Soeharto, tuntutan transparansi anggaran, hingga dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah.
Aksi unjuk rasa kemudian difasilitasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid bersama jajaran pimpinan dan anggota dewan lintas komisi.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kukar, Sugeng Hariadi, dalam forum tersebut bahkan menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi dan berjanji menindaklanjuti aspirasi hingga ke tingkat pusat.
Namun, di saat tuntutan mundur menguat, gelombang dukungan terhadap Ahmad Yani juga muncul. Sejumlah warga dari berbagai wilayah di Kukar mendatangi Gedung DPRD untuk menyatakan dukungan agar Ahmad Yani tetap melanjutkan masa jabatannya.
Perwakilan warga Desa Batuah, Ansar, menilai Ahmad Yani telah menunjukkan kinerja nyata, terutama dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Dukungan serupa juga disampaikan warga Samboja Barat dan Loa Kulu yang menganggap kepemimpinan Ahmad Yani masih dibutuhkan.
Menanggapi situasi tersebut, Ahmad Yani menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas dan membuka ruang bagi seluruh aspirasi masyarakat.
“Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Kami akan terus bekerja maksimal dan menerima setiap masukan,” ujarnya.
Di tengah menguatnya polarisasi, RKM mengingatkan seluruh pihak agar mengedepankan dialog dan menghindari potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Editor: Erwin