Aksi ini diinisiasi Remaong Kutai Berjaya (RKB), Remaong Kutai Menamang (RKM) dan Bubuhan Banjar Kayuh Baimbai. Mereka juga mengajak masyarakat luas untuk turut bergabung menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai.
Ketua RKM Kukar, Kadir, menyebutkan bahwa jumlah massa yang akan turun diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan orang.
“Mungkin tahap awal 500 sampai seribu orang, tergantung situasi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu, (3/5/2026).
Dalam aksi nantinya, aliansi membawa sejumlah tuntutan strategis. Di antaranya meminta penjelasan terkait polemik penertiban kawasan Tahura Bukit Soeharto, transparansi penggunaan anggaran daerah, serta klarifikasi dugaan pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi.
Rencana aksi ini diharapkan berlangsung tertib dan sesuai aturan. Selain sebagai sarana penyampaian aspirasi, kegiatan ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Kadir menyebutkan massa juga akan menyuarakan tuntutan agar Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mundur dari jabatannya.
“Ya kami menuntut agar beliau mundur terhormat dari jabatannya sebagai ketua dewan,” sebutnya.
Isu lain yang turut berkembang adalah kabar mengenai kemungkinan adanya surat keputusan (SK) pergantian pimpinan DPRD Kukar. Namun, informasi tersebut masih belum dapat dipastikan kebenarannya.
Salah satu sumber dari internal partai yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa kewenangan memberikan penjelasan terkait hal tersebut berada pada pimpinan partai.
“Kalau soal SK pergantian ketua, itu kewenangan ketua DPC (Rendi Solihin, red),” ujarnya singkat.
Diketahui, posisi Ketua DPRD Kukar saat ini berasal dari PDI Perjuangan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tuntutan maupun isu pergantian pimpinan tersebut.
Editor: Erwin