“Harus lebih inovatif, efisien dan tepat sasaran dalam menjalankan program pembangunan,” kata Aulia kepada Korankaltim.com, Rabu (22/4/2026).
Untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Kukar menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, diantaranya optimalisasi destinasi wisata seperti Pulau Kumala, penguatan sektor pangan dan ekonomi lokal, serta peningkatan kolaborasi dengan pihak swasta dan program nasional.
Selain itu pemerintah juga mendorong pengelolaan sampah berbasis energi sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Peningkatan layanan dasar hingga tingkat desa juga menjadi fokus utama, guna memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Tahun 2027 mendatang merupakan fase krusial dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pada periode ini, pemerintah daerah dituntut mampu mendorong transformasi ekonomi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Tekanan fiskal menjadi realitas yang tak terhindarkan, memaksa pemerintah daerah untuk menata ulang prioritas tanpa kehilangan arah pembangunan.
Pembangunan Kukar ke depan juga tidak semata dirancang dari atas, melainkan juga lahir dari aspirasi masyarakat. Namun, menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam kebijakan konkret di tengah keterbatasan anggaran bukan perkara mudah.
Pemerintah daerah kini dituntut keluar dari pola kerja konvensional. Pendekatan inovatif, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program.
Kolaborasi pun diperluas. Tidak hanya antarorganisasi perangkat daerah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk menutup celah keterbatasan fiskal sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan.
Visi besar Kukar sebagai pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau tetap menjadi arah utama. Program seperti pengembangan Pulau Kumala, penguatan ekonomi desa, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi yang terus diperkuat.
Tahun 2027 pun menjadi titik uji. Bukan sekadar melanjutkan rencana pembangunan, tetapi juga mengukur kemampuan daerah dalam beradaptasi terhadap dinamika fiskal. “Di tengah tekanan, pilihan strategi Kukar terlihat jelas: bukan menurunkan ambisi, melainkan mengubah cara untuk mencapainya dengan lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” tegas Aulia.
Editor: Aspian Nur