Di sisi lain, penanganan infrastruktur jalan nasional di kawasan tersebut telah memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar. Namun, bantuan untuk permukiman warga dinilai belum berjalan optimal.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, pemerintah daerah memastikan rencana penanganan tetap berjalan, meski harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Pemerintah menargetkan realisasi fisik dapat mulai dirasakan masyarakat pada tahun ini.
Berdasarkan pendataan, sekitar 20 unit rumah terdampak membutuhkan penanganan. Namun, pembangunan akan dilakukan secara bertahap seiring keterbatasan keuangan daerah.
Pada tahap awal, diperkirakan 5 hingga 10 unit rumah dapat dibangun dalam waktu dekat, bergantung pada ketersediaan anggaran yang tengah disusun.
Pemerintah menegaskan, penanganan tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga infrastruktur pendukung. Salah satu syarat utama ialah ketersediaan fasilitas umum, terutama jalan lingkungan.
“Jika akses jalan belum siap, pembangunan rumah tidak mungkin dipaksakan. Hal ini krusial agar hunian yang dibangun nantinya benar-benar fungsional dan dapat diakses dengan baik,” Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, M Aidil, Jumat (10/4/2026).
Hingga saat ini, proses pendataan final dan koordinasi mengenai hibah lahan dari pihak kecamatan masih terus dimatangkan.
Aidil mengaku, belum semua data masyarakat sinkron sepenuhnya, sehingga kesepakatan dengan pihak kecamatan menjadi kunci utama sebelum alat berat diturunkan ke lapangan.
Meski belum bisa mengcover seluruh kebutuhan secara sekaligus, Pemkab Kukar menegaskan akan berkomitmen dalam menyediakan perumahan bagi warga salah satunya yang terkena bencana.
“Kita akan terus berupaya memenuhi seluruh kebutuhan hunian secara bertahap sesuai dengan membaiknya kondisi finansial daerah,” pungkasnya.
Editor: Erwin