Akibat gagal panen di wilayah tersebut, pemerintah melalui Dinas Pertanian didampingi BPBD Kukar telah menyalurkan bantuan pangan untuk meringankan beban petani.
“Untuk di Rapak Lambur yang mengalami gagal panen, bantuan sudah disalurkan sekitar 9,8 ton beras. Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dan bupati untuk memastikan kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi di tengah cuaca ekstrem,” ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) BPBD Kukar, Eko Suryawinata, Senin (6/4/2026).
Terkait kebutuhan air bersih, Eko menjelaskan, pasokan sangat bergantung pada permintaan dari desa-desa yang mulai mengalami kekeringan. Berdasarkan catatan historis, beberapa wilayah yang sering menjadi langganan krisis air bersih saat kemarau panjang meliputi kawasan Tenggarong Seberang dan Sebulu.
“Jika ada permintaan dari desa karena kekurangan air, kami akan langsung menangani. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kami bahkan melakukan distribusi secara bergilir hingga berhari-hari di wilayah seberang,” jelasnya.
Meskipun siklus normal kemarau biasanya terjadi pada Juli-Agustus, fenomena cuaca pada 2026 menunjukkan kemajuan dari jadwal aslinya. Suhu panas terpantau sudah mulai meningkat sejak bulan Maret.
Menanggapi hal ini, BPBD memberikan imbauan tegas terkait pembukaan lahan, warga yang ingin membersihkan lahan harus melapor ke Rukun Tetangga (RT) Desa, atau Kecamatan agar prosesnya pembukaan lahan dapat dijaga bersama.
Pembukaan lahan secara tradisional diperbolehkan maksimal dua hektare, namun harus dilakukan secara berjadwal dan bergantian antar wilayah agar terpantau.
Petani juga diminta membuat sekat atau pembatas di sisi kanan-kiri lahan atau ditebas terlebih dahulu sebelum mulai membakar dari titik tengah, guna mencegah api merambat ke hutan.
“Kami minta masyarakat menjaga lahan yang dibersihkan. Jangan ditinggalkan begitu saja. Mari kita saling menjaga agar tidak terjadi kebakaran lahan luas yang merugikan semua pihak,” tutupnya.
Editor: Erwin