Dalam aksi tersebut, mereka mendesak perbaikan infrastruktur jalan di wilayah hulu dan hilir. Di mana banyak desa yang akses jalannya dinilai masih perlu mendapat perhatian pemerintah. Mahasiswa juga menuntut komitmen Pemkab Kukar dalam perawatan fasilitas daerah.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga dinilai masih mengalami ketimpangan tajam antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
"Banyak fasilitas pendidikan di desa-desa yang kondisinya masih sangat tidak layak. Ini adalah akar permasalahan yang terus menyambung ke persoalan lain di Kukar," kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ibnu Sayyaf Sabililhaq.
Peserta aksi menyampaikan rasa kecewa lantaran tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri.
“Berkali-kali kami turun aksi, tidak pernah sekalipun bertemu langsung dengan Bupati. Sebagai masyarakat dan mahasiswa, ini sangat disayangkan,” kata Ibnu.
Mereka pun berencana kembali melakukan demonstrasi dalam waktu dekat.
“Dalam dua atau tiga hari ke depan, kami akan kembali memasukkan surat untuk meminta bertemu Bupati melalui aksi demonstrasi lagi. Kami tidak akan berhenti sampai tuntutan ini didengar langsung oleh beliau,” tegas Ibnu.
Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Tata Kelola Pemerintahan Setkab Kukar, Yani Wardhana mengungkapkan, pemerintah merasa terbantu dengan adanya pengawalan kritis dari elemen mahasiswa.
“Jujur kami merasa terbantu atas perhatian adik-adik Mahasiswa. Jika tidak dikawal, pemerintah bisa saja lalai. Ini adalah bagian penting dari evaluasi dan dukungan untuk membangun Kutai Kartanegara,” ujar Yani.
Menanggapi kekecewaan massa aksi atas ketidakhadiran Bupati, Yani menjelaskan, saat ini Bupati sedang berada di Jakarta dalam rangka memperjuangkan alokasi anggaran pusat agar 17 program visi-misi Kukar Idaman Terbaik dapat terealisasi maksimal di tahun anggaran 2026.
“Bupati sedang berjuang di Jakarta agar anggaran pusat bisa turun ke daerah, sehingga apa yang diharapkan masyarakat Kukar bisa segera terwujud. Perlu dipahami untuk periode ini, kerja efektif baru dimulai di tahun anggaran berjalan,” jelasnya.
Mengenai rencana aksi lanjutan dari Mahasiswa, dirinya menyarankan agar mengedepankan ruang dialog formal.
“Kami berjanji akan membantu menjadwalkan pertemuan langsung antara perwakilan Mahasiswa dengan Bupati untuk membahas permasalahan daerah secara lebih mendalam,” tutupnya.
Editor: Aspian Nur