Infrastruktur vital yang menjadi urat nadi aktivitas warga diwilayah tersebut kini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan mengancam keselamatan pelintas.
Jembatan kayu yang telah berdiri selama kurang lebih 30 tahun itu kini dianggap sudah tidak kokoh. Banyak lubang menganga, kekhawatiran warga akan risiko amblas.
Kepala Dusun Desa Jonggon, Iyong Saputra mengatakan, warga terpaksa memasang kayu-kayu tambahan sebagai penyangga di bagian bawah struktur agar jembatan tidak ambruk saat dilewati kendaraan pengangkut hasil pertanian.
“Warga sudah pasang kayu sebagai penyangga tambahan. Ini antisipasi supaya tidak amblas saat dilewati kendaraan, terutama roda empat,” ujar Iyong, Minggu (29/3/2026).
Diketahui, jembatan ini merupakan peninggalan PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) yang berdiri pada 1994 dan belum pernah mendapatkan perbaikan total dari pemerintah sejak awal berdiri.
Keresahan warga kian memuncak karena jembatan ini sebenarnya sempat masuk dalam rencana pembangunan melalui anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar pada Anggaran Pendapatan Badan Daerah (APBD) Perubahan pada 2023. Namun, proyek tersebut batal terlaksana karena kendala waktu pelaksanaan yang sempit, sehingga tidak ada kontraktor yang berani mengambil pekerjaan tersebut.
“Kalau desa tidak bisa berbuat banyak, karena ini jalan statusnya kewenangan kabupaten,” keluh Iyong.
Jalur alternatif yang tersedia justru memiliki kondisi yang jauh lebih parah karena merupakan jalan perusahaan yang tidak terawat. Hal ini membuat jembatan lapuk di Dusun Baruk tetap menjadi satu-satunya pilihan meski nyawa menjadi taruhannya.
Selain itu, keresahan juga dialami pada jembatan yang terletak di RT 001 Dusun Jonggon Kampung yang menunjukkan tanda kerusakan serupa.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan, pemerintah daerah tetap berupaya mengakomodasi pembangunan.
Namun, ia mengakui adanya kendala finansial yang membuat pembangunan tidak bisa dilakukan serentak.
“Kami berupaya semaksimal mungkin, tetapi dengan keterbatasan anggaran yang menjadi hambatan, saat ini belum semua desa bisa langsung mendapatkan pembangunan,” tuturnya.
Editor: Erwin