Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang diatur secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten.
Agenda Musrenbang tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Desman Minang Endianto, Camat Tenggarong Sukono, Forum RT Kelurahan Baru, serta warga setempat. Kegiatan berlangsung di Kantor Kelurahan Baru, Senin (2/2/2026).
Lurah Baru, Bayu Ramanda Bani Nugraha mengatakan, dalam Musrembang berbagai usulan kebutuhan masyarakat, seperti penanganan banjir, pembangunan kantor lurah yang lebih representatif, serta perbaikan sarana dan prasarana jalan yang sudah menurun kualitasnya. Selain itu, juga terkait dengan penguatan posyandu dan pelayanan dasar lainnya.
“Fokus wilayah Musrenbang ini adalah pada Jalan Poros Tembak Rel, yang menjadi prioritas utama,” kata Bayu.
Lanjutnya, meskipun anggaran terbatas Pemerintah Kelurahan Baru berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui koordinasi dengan Dinas Pekerja Umum (DPU) dan pihak lainnya.
Musrenbang ini juga menjadi ajang penyampaian aspirasi dan penambahan informasi tentang rencana pembangunan jangka pendek dan menengah.
“Tadi ada tambahan dari warga, terkait drainase yang masih tersendat dan ada longsor di RT10, kemudian perbaikan jalan di Gang-Gang di 18 RT dan kegiatan seperti festival dan lainnya di lingkungan Kelurahan Baru,” ungkapnya.
Pemerintah kelurahan berharap masyarakat dapat memahami situasi regulasi dan faktual di lapangan untuk disinergikan dengan baik. Dengan demikian, Musrenbang ini dapat menjadi langkah awal bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang lebih baik di Kelurahan Baru.
“Ini sedang kita usahakan dan terus berkoordinasi dengan Dinas terkait. Untuk masukan dari warga juga sudah kita tampung,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto menekankan, pemerataan pembangunan menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran di 12 kelurahan dan dua desa di Kukar.
Hal ini disampaikan sebagai upaya untuk memastikan setiap wilayah mendapatkan perhatian yang adil dalam pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, ia tekankan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu seperti festival masjid yang sudah berjalan di tahun 2024 perlu diatur secara bertahap. Rencananya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan setiap dua tahun sekali, sehingga memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efektif dan merata.
“Kita berharap pembangunan di wilayah ini dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang,” tutupnya.
Editor: Erwin