Salehuddin, yang kembali menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim untuk periode 2024–2029, secara khusus mengundang pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kukar guna mendengarkan secara langsung dinamika dan persoalan yang dihadapi insan pers di lapangan.
Ia tak menampik hubungan kemitraan antara pemerintah dan media saat ini sedang menghadapi tantangan dan belum berjalan secara ideal.
“Saya jujur merasa tidak nyaman dengan kondisi kawan-kawan media saat ini. Kita harus akui, ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya kurang pas, sehingga proses kemitraan ini berada di titik kritis. Banyak media online maupun cetak yang sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup,” ungkap Salehuddin.
Politisi senior ini menyoroti erosi kebijakan terkait pembiayaan media yang dianggapnya semakin menyulitkan gerak perusahaan pers lokal. Baginya, media bukan sekadar mitra kontrak, melainkan jembatan utama antara kerja parlemen dan masyarakat. Tanpa peran media, kerja-kerja dewan akan menjadi sunyi.
“Saya melihat tantangan internal kawan-kawan media sangat besar, termasuk soal diskripsi pekerjaan dengan pemerintah yang harus segera dicarikan solusinya,” tambahnya.
Meski kondisi tahun ini dirasa sulit akibat dinamika anggaran dan kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten, Salehuddin membawa secercah harapan. Ia optimis di 2026 ini akan ada perubahan skema kebijakan keuangan yang lebih berpihak pada keberlangsungan kemitraan media.
“Saya yakin Insyaallah di 2026 ini kondisinya akan sedikit berbeda dan lebih berharga. Kami di komisi akan terus memperjuangkan agar kemitraan ini kembali pulih. Harapannya, pada 2027 nanti kondisi keuangan kita benar-benar stabil kembali,” terangnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan diskusi santai mengenai berbagai persoalan di Kutai Kartanegara, mulai dari isu infrastruktur, kegiatan olahraga, Hari Pers dan yang lebih penting terkait pelecehan seksual yang ramai dibicarakan.
Editor: Erwin