Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, penunjukan dan pelantikan kepala dinas definitif akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikannya kepada awak media saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34 Perumda Tirta Mahakam, Senin (19/1/2026).
“Segera lah, mau daftarkah?” seloroh Aulia sambil tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan terkait kepastian pengisian jabatan kosong tersebut.
Proses pengisian jabatan akan dilakukan setelah dirinya menyelesaikan masa cuti selama dua pekan ke depan untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekah.
“Segera. Saya pergi cuti dulu hari ini selama dua minggu melaksanakan ibadah. Saya cari inspirasi dulu di depan Ka’bah, muka-mukanya yang mana,” candanya namun tegas.
Sebelumnya, Aulia Rahman Basri memang telah menargetkan pengisian penuh jabatan pimpinan OPD pada Januari 2026. Saat ini, belasan posisi kepala dinas masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu penetapan pejabat definitif.
Pada masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Rendi Solihin, Aulia menyebut fokus pemerintah daerah adalah memperkuat struktur birokrasi agar roda pelayanan publik berjalan lebih efektif dan optimal.
Pengisian jabatan strategis tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh program pembangunan daerah dapat dieksekusi tanpa hambatan. Percepatan penataan pejabat juga dilakukan agar organisasi pemerintahan bergerak selaras dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Akan segera dilaksanakan, karena kami ingin kendaraan besar bernama Pemkab Kukar ini bisa segera melaju cepat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Aulia.
Pemkab berkomitmen mewujudkan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik dengan susunan pimpinan OPD yang tepat dan profesional. Prinsip “the right man in the right place” menjadi landasan utama dalam penempatan pejabat, agar seluruh potensi daerah dapat dioptimalkan.
“Tahap awal kami lakukan reposisi dan penyegaran, setelah itu baru kita buka seleksi terbuka untuk kepala organisasi perangkat daerah,” tutup Aulia.
OPD Kukar yang Masih Dipimpin Plt;
1. Dinas Pariwisata
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
4. Dinas Perkebunan
5. Dinas Sosial
6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
7. Dinas Ketahanan Pangan
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Editor: Aspian Nur