Proyek Lambat Dibayar, FKK Kukar Ancam Gelar Demo Hari Senin Nanti

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Forum Kontraktor Kutai Kartanegara (FKK Kukar) mengancam akan menurunkan ratusan massa untuk melakukan aksi demonstrasi menuntut pembayaran proyek fisik tahun anggaran 2025 yang telah tuntas 100 persen Senin (5/1/2026) pekan depan. 

Ketua FKK Kukar Andi Husri menjelaskan, mereka sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar dan alih-alih mendapatkan kepastian, tidak ada satupun pejabat pemerintah yang hadir untuk memberikan solusi. 

“Ini upaya terakhir sebelum kami menempuh jalur demo. Sebelumnya, para kontraktor hampir saja mengerahkan tukang untuk berdemo dan bermalam di kantor pemerintah jika aspirasi ini buntu,” kata Andi kepada Korankaltim.com Kamis (1/1/2026).

FKK Kukar menuntut kehadiran Bupati Aulia Rahman Basri, Wakil Bupati Rendi Solihin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono dalam RDP lanjutan hari Senin nanti serta menolak skenario pembayaran di bulan Maret 2026 yang dinilai terlalu lama.

“Kami butuh kepastian. Opsi yang ditawarkan pemerintah dengan janji pembayaran bulan Maret itu terlalu lama. Kewajiban kami kepada para tukang dan vendor material tidak bisa menunggu selama itu,” ungkap Andi.

Andi juga menyoroti adanya pemaksaan anggaran yang melampaui kemampuan kas daerah. “Ini sebenarnya kegagalan perencanaan. Kalau nilai pengerjaannya hanya 100, kenapa dipaksakan belanja sampai 150. Mungkin karena euforia atau sekadar gengsi, tapi dampaknya kami di lapangan yang babak belur,” ujar Andi.

Pada pertemuan nanti kalau para pemangku kebijakan tidak hadir membawa solusi, maka ratusan kontraktor akan melakukan aksi besar-besaran. “Ini wajar, karena kami punya hak,”  tambahnya. 

Fakta mengejutkan terungkap dalam RDP tersebut, Pemkab Kukar masih berhutang kepada Dinas Pendidikan sebesar Rp100 Miliar, Kecamatan Tenggarong Rp22 Miliar, Samboja Barat Rp10 Miliar, Dinas Kesehatan Rp5,98 Miliar, Tenggarong Seberang Rp4,5 Miliar, Sebulu Rp2 Miliar.

Aulia Rahman Basri secara terpisah menjelaskan, Pemkab Kukar tengah menghadapi tantangan di penghujung tahun 2025 kemarin. Dari estimasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,1 Triliun yang diharapkan masuk ke kas daerah, baru sekitar Rp400 Miliar yang terealisasi. Artinya, masih ada sekitar Rp600 Miliar yang belum di kirim oleh pemerintah pusat.

Kondisi ini murni persoalan tunda salur, bukan defisit anggaran. Pemkab Kukar akan menyelesaikan kewajiban kepada pihak kontraktor agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan dana tersebut bisa tersalur tepat waktu dalam beberapa ke depan,” ujar Aulia.

Skenario cadangan plan B melalui pinjaman jangka pendek ke Bankaltimtara akan dilakukan. Berbeda dengan kebijakan tahun-tahun sebelumnya, kali ini Pemkab Kukar yang akan menanggung beban bunga, bukan rekanan.

“Dulu, kontraktor diberi ruang untuk meminjam ke bank dengan jaminan SPP/SPM, tapi bunganya ditanggung kontraktor. Ini pasti membebani mereka. Sekarang, kami ambil alih. Pemerintah yang pinjam, bunga ditanggung APBD, dan kami tinggal membayar ke rekanan sesuai tagihan,” ucap Aulia sembari memastikan  Pemkab Kukar tidak akan menahan uang. Begitu transfer masuk, langsung distribusi.

Editor: Aspian Nur