Penulis: Erlita Budiarti
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 masih menunggu keputusan resmi dari Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim.
Penulis: Erlita Budiarti
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 masih menunggu keputusan resmi dari Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kukar, Suharningsih, usai rapat Dewan Pengupahan, Senin (22/12/2025).
Ia menjelaskan, penetapan di tingkat kabupaten belum dapat diberlakukan sebelum adanya keputusan dari provinsi.
“UMK Kukar masih bersifat terbuka dan belum bisa ditetapkan secara final karena harus menunggu keputusan provinsi. Proses ini rutin dilakukan setiap tahun,” ujarnya.
Ia menyebutkan, terdapat perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada UMSK. Tahun 2026, jumlah sektor yang diusulkan bertambah dari empat menjadi delapan sektor.
Delapan sektor tersebut meliputi perkebunan sawit, pertambangan batu bara, gas alam, minyak bumi, jasa penunjang migas, industri kapal dan perahu, pemanenan kayu, serta industri minyak mentah kelapa sawit.
Seluruh UMSK telah disepakati, namun masih menunggu rekomendasi dan penandatanganan Bupati Kukar.
Dalam pembahasan, Dewan Pengupahan tetap berpedoman pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp5,7 juta agar kenaikan upah tetap proporsional, mengingat UMK Kukar tahun 2025 tergolong tinggi dibanding daerah lain.
Sementara itu, perwakilan KSPI–FSPMI Kukar, Andityo Kristiyanto, menyampaikan indeks pengali UMK disepakati sebesar 0,75 dan UMSK tertinggi sebesar 0,9.
“Penerapan UMSK bagi sektor jasa penunjang migas menjadi capaian penting karena memiliki risiko kerja tinggi, tuntutan pekerjaan berat, serta membutuhkan keahlian dan spesialisasi khusus,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kukar, Suharningsih, usai rapat Dewan Pengupahan, Senin (22/12/2025).
Ia menjelaskan, penetapan di tingkat kabupaten belum dapat diberlakukan sebelum adanya keputusan dari provinsi.
“UMK Kukar masih bersifat terbuka dan belum bisa ditetapkan secara final karena harus menunggu keputusan provinsi. Proses ini rutin dilakukan setiap tahun,” ujarnya.
Ia menyebutkan, terdapat perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada UMSK. Tahun 2026, jumlah sektor yang diusulkan bertambah dari empat menjadi delapan sektor.

Delapan sektor tersebut meliputi perkebunan sawit, pertambangan batu bara, gas alam, minyak bumi, jasa penunjang migas, industri kapal dan perahu, pemanenan kayu, serta industri minyak mentah kelapa sawit.
Seluruh UMSK telah disepakati, namun masih menunggu rekomendasi dan penandatanganan Bupati Kukar.
Dalam pembahasan, Dewan Pengupahan tetap berpedoman pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp5,7 juta agar kenaikan upah tetap proporsional, mengingat UMK Kukar tahun 2025 tergolong tinggi dibanding daerah lain.
Sementara itu, perwakilan KSPI–FSPMI Kukar, Andityo Kristiyanto, menyampaikan indeks pengali UMK disepakati sebesar 0,75 dan UMSK tertinggi sebesar 0,9.
“Penerapan UMSK bagi sektor jasa penunjang migas menjadi capaian penting karena memiliki risiko kerja tinggi, tuntutan pekerjaan berat, serta membutuhkan keahlian dan spesialisasi khusus,” pungkasnya.
Editor: Erwin








Pusat gempa berada di darat 12 km Barat Laut Tanggamus-Lampung
16 Nov 2026, 18:36:57 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG