Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kukar, Tenggarong, ini menjadi forum dialog terbuka untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga representasi rakyat senantiasa terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, partisipasi publik merupakan bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Ketiga fungsi ini kami jalankan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Ahmad Yani dalam RDP yang berlangsung interaktif dan penuh dengan suasana hangat keakraban ini.
Dalam pertemuan itu, DPRD juga mendorong keterlibatan aktif Ormas daerah dalam pengawasan pembangunan, khususnya proyek-proyek yang dibiayai APBD.
Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Ormas dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pengusaha lokal.
Selain itu, forum silaturahmi tersebut turut membahas klarifikasi sejumlah hal. Ketua DPRD Kukar menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan pesan moral kepada masyarakat, khususnya kepada Ormas.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD terhadap kebebasan pers, sembari mengingatkan pentingnya profesionalisme dan akurasi pemberitaan sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Sementara itu, Ketua Umum RKM Kadir, didampingi Ketua DPC RKM Kukar Jordi, menyampaikan dukungan terhadap langkah DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kukar yang membuka ruang kolaborasi dengan Ormas.
RKM menegaskan kesiapan Ormas daerah untuk berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan, sekaligus mendorong keberpihakan terhadap tenaga kerja dan pengusaha lokal.
“Ormas daerah siap bersinergi dan berkontribusi positif demi pembangunan Kukar yang adil dan berkelanjutan,” ujar Kadir.
Perwakilan OPD yang hadir, di antaranya dari Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi bahan evaluasi penting.
Evaluasi tersebut akan digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program pembangunan ke depan, terutama di sektor infrastruktur, perumahan, kawasan permukiman, dan layanan dasar masyarakat.
Silaturahmi ini diharapkan menjadi awal komunikasi yang berkelanjutan antara DPRD, pemerintah daerah, Ormas, dan masyarakat. Melalui kolaborasi yang solid, pembangunan Kukar diharapkan dapat berjalan lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.
Editor: Erwin