Kepala Bapenda Kukar, Bahari Joko Susilo yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Sekretaris Bapenda Kukar, Muhammad Jafar menyambut langsung rombongan yang dipimpin oleh legislator Fraksi PKS DPRD Donggala, Alex.
Alex menyampaikan maksud kunjungan rombongan yang hadir dari sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal, DLHK, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah untuk mempelajari tata kelola keuangan daerah, khususnya terkait pemungutan pajak dan retribusi.
“Kalau berbicara sumber daya alam, Kalimantan ini sangat kaya. Kami ingin belajar bagaimana pengelolaan pajaknya, karena kondisi di daerah kami berbeda jauh,” ujarnya.
Rombongan DPRD Donggala juga menanyakan strategi pengelolaan retribusi sektor pariwisata, pemungutan pajak terhadap warung kecil dan UMKM, hingga peluang pendapatan dari tenaga kerja asing. Sejumlah pengalaman di Kukar, seperti penggunaan sistem non-tunai dalam pemungutan retribusi wisata dan pembinaan kepada UMKM, menjadi catatan penting bagi daerah tamu.
Jajaran Bapenda Kukar kemudian memaparkan berbagai strategi penggalian dan pengoptimalan potensi pajak, mulai dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman, hingga Pajak Sarang Burung Walet. Bapenda Kukar mengakui sejumlah kendala, antara lain rendahnya kepatuhan pelaku usaha, tingginya piutang Pajak Bumi Bangunan (PBB), serta penurunan produksi sarang burung wallet yang tentu berpengaruh pada perolehan pajak.
“Kendala tentu ada, tapi kami menerapkan berbagai strategi semisal kemudahan membayar pajak dengan ada inovasi digitalisasi, kemudian juga pendekatan serta sosialisasi intensi kepada para wajib pajak,” kata Jafar.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Bapenda Kukar menerapkan pendekatan persuasif kepada wajib pajak, melakukan kerja sama dengan PLN dalam pemungutan PPJ, serta memberikan relaksasi tarif pajak sarang burung walet dari 5 persen menjadi 2,5 persen. Selain itu, Bapenda juga gencar melakukan sosialisasi melalui media sosial, pemberian penghargaan bagi wajib pajak patuh, hingga kerja sama dengan perangkat daerah terkait.
“Strategi jitu tersebut kami terapkan dan ini cukup efektif untuk mengoptimalkan target pendapatan di sektor pajak, untuk retribusi kita maksimalkan dengan perangkat daerah terkait yang mengelolanya,” tegasnya.
Adapun pendapatan pajak yang dikelola oleh Bapenda Kukar meliputi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, PBJT Makanan dan atau Miniman, PBJT Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
Kunjungan diakhiri dengan harapan adanya sinergi antar daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal. DPRD Donggala menyampaikan apresiasi atas keterbukaan jajaran Bapenda Kukar dalam berbagi pengalaman, terutama dalam menghadapi tantangan pemungutan pajak di sektor-sektor potensial.
“Semoga dari hasil kunjungan kerja kawan-kawan DPRD Donggala kemarin kita antar pemerintah daerah bisa bersinergi atau bahkan bekerja sama dalam upaya meningkatkan PAD masing-masing daerah dengan pengoptimalan pajak,” tegas Jafar. (*/kk)
