Melalui berbagai kegiatan pembinaan dan sosialisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar berkomitmen menjadikan perempuan sebagai subjek utama dalam proses demokrasi, bukan sekadar penonton.
Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti melalui Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kukar, Rini Sulistiyowati menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya soal jumlah atau kuota, tetapi tentang kualitas partisipasi dan kesadaran terhadap hak serta tanggung jawab sebagai warga negara.
“Kami ingin agar perempuan memiliki ruang yang nyaman dan terbuka untuk belajar, berdiskusi, dan terlibat aktif dalam setiap proses politik di daerah,” ujarnya.
Rini menambahkan, Kesbangpol Kukar secara rutin menggelar kegiatan pendidikan politik dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi perempuan.
Tujuannya adalah menanamkan pemahaman bahwa politik merupakan bagian dari kehidupan berbangsa yang tidak terpisahkan dari upaya membangun kesejahteraan bersama.
“Kami juga mengundang berbagai organisasi masyarakat (ormas) perempuan agar semua kelompok dapat terwakili dalam setiap kegiatan dan pilihan politik,” tuturnya.
Ia mencontohkan, organisasi seperti Muslimat Indonesia, Aisyiyah dan Fatayat selama ini cukup aktif dalam berpartisipasi, baik di bidang sosial maupun politik.
Menurutnya, kehadiran ormas-ormas perempuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran politik di kalangan perempuan Kutai Kartanegara semakin tumbuh pesat. Banyak kegiatan yang mereka inisiasi, mulai dari pelatihan kepemimpinan, diskusi kebangsaan, hingga advokasi isu-isu sosial yang menyentuh masyarakat akar rumput.
Upaya pembinaan politik bagi perempuan terus dilakukan secara terencana. Rini menyebut bahwa setiap kegiatan selalu diarahkan untuk membangun keberanian perempuan agar mampu tampil sebagai pemimpin dan pengambil keputusan, baik di lingkungan masyarakat maupun di lembaga publik.
“Perempuan perlu diberikan ruang dan kesempatan yang sama. Kami ingin mereka berani tampil, dan berani mengambil peran strategis. Karena sejatinya, kemampuan perempuan di bidang politik tidak kalah dengan laki-laki,” ujarnya.
Selain mengedepankan pelatihan dan pendampingan, Kesbangpol Kukar juga menjalin sinergi dengan berbagai instansi, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), lembaga pendidikan, serta kecamatan untuk memperluas jangkauan program. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat gerakan perempuan dari tingkat kabupaten hingga ke desa.
Pemerintah daerah, kata Rini, juga terus berupaya menciptakan iklim politik yang nyaman bagi perempuan. Hal ini dilakukan dengan memastikan setiap kegiatan politik berlangsung secara damai, menghargai perbedaan, dan mengedepankan etika dalam berkompetisi.
“Suasana politik yang nyaman menjadi kunci agar perempuan tidak merasa takut atau enggan terlibat. Kami ingin politik di Kukar menjadi ruang pembelajaran bersama, bukan arena yang menakutkan,” ucapnya.
Ia menambahkan, pendidikan politik bagi perempuan tidak hanya difokuskan pada masa pemilu. Tetapi, literasi politik perlu dijalankan secara berkesinambungan agar pemahaman dan kesadaran masyarakat dapat terus tumbuh dalam jangka panjang.
“Kalau hanya dilakukan menjelang pemilu, kesadarannya cepat naik tapi cepat pula turun. Karena itu, pendidikan politik harus menjadi gerakan yang berkelanjutan, supaya nilai-nilai demokrasi benar-benar melekat,” ujarnya.
Rini juga menekankan pentingnya peran ormas perempuan dalam mencegah penyebaran informasi hoaks dan isu-isu negatif. Dengan tingkat literasi yang baik, perempuan dapat menjadi penyaring informasi dan sumber edukasi bagi keluarga serta lingkungan sekitarnya.
“Perempuan itu punya pengaruh besar di rumah dan masyarakat. Kalau mereka memahami informasi politik dengan benar, maka mereka bisa menjadi benteng pertama melawan hoaks,” tambahnya.
Kesbangpol Kukar mengapresiasi semangat para anggota ormas perempuan yang tetap aktif meski menghadapi keterbatasan sumber daya dan akses informasi.
Ketekunan dan semangat belajar ini dinilai sebagai modal penting dalam memperkuat peran perempuan di panggung politik lokal.
Rini berharap ke depan, semakin banyak perempuan Kukar yang terlibat dalam kegiatan politik, baik sebagai kader partai, penyelenggara pemilu, maupun sebagai calon pemimpin.
Dengan semangat kolaboratif yang terus dijaga, Kesbangpol Kukar optimistis bahwa keterlibatan organisasi perempuan akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan kehidupan politik yang inklusif, beretika, dan berkeadilan di Kutai Kartanegara.
“Kami percaya, jika perempuan diberi kesempatan dan kepercayaan, mereka akan mampu membawa warna baru dalam politik yang lebih jujur, empatik, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*/Kk)