Menurutnya, pendidikan politik harus menjadi kegiatan yang berkesinambungan agar masyarakat benar-benar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
“Kalau bicara pendidikan politik, tidak bisa berhenti pada momen pemilu saja. Ini persoalan edukasi supaya masyarakat mengetahui kewajiban dan haknya. Jadi pendidikan politik tetap harus kontinu dilaksanakan,” kata Rinda.
Rinda menjelaskan, sasaran utama dari pendidikan politik tidak terbatas hanya pada kelompok tertentu. Generasi muda menjadi salah satu kelompok penting yang perlu mendapat perhatian, karena mereka merupakan calon pemimpin masa depan. Namun, kelompok masyarakat lainnya juga tidak kalah penting untuk dilibatkan.
“Biasanya anak-anak muda memang jadi sasaran utama. Tapi banyak juga ibu-ibu yang bisa dilibatkan, karena membangun kesadaran itu kan berawal dari kesadaran pribadi, kemudian menjadi kesadaran kolektif,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa pendidikan politik bukan sekadar kegiatan sosialisasi menjelang pemilu. Lebih dari itu, pendidikan politik harus dipahami sebagai upaya jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang kritis, partisipatif, dan mampu menjaga demokrasi.
Rinda menilai, dengan pendidikan politik yang berkelanjutan, masyarakat akan lebih memahami arti penting partisipasi dalam pembangunan.
Tidak hanya sekadar datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga ikut mengawal jalannya pemerintahan dan memberikan kontribusi nyata di lingkungan masing-masing.
Selain itu, pendidikan politik juga berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai isu kebangsaan. Mulai dari persoalan sosial, ekonomi, hingga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kalau kesadaran ini sudah tumbuh, masyarakat akan lebih solid menghadapi berbagai tantangan,” jelasnya.
Kesbangpol Kukar sendiri, lanjut Rinda, terus mendorong agar program pendidikan politik dapat merata hingga ke pelosok desa. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik diskusi, seminar, maupun sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan.
Ia berharap dengan adanya pendidikan politik yang berkelanjutan, masyarakat Kukar dapat menjadi lebih cerdas dalam menyikapi berbagai informasi, terutama di era digital yang penuh dengan arus informasi cepat.
Dengan upaya ini, Kesbangpol Kukar optimistis pendidikan politik mampu menjadi salah satu pondasi penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. “Kalau masyarakat paham politik, maka mereka tidak mudah terpengaruh hoaks dan bisa menjaga kondusivitas daerah,” pungkasnya. (*/kk)