Salah satu langkah konkret adalah pembentukan Satgas hingga tingkat kecamatan untuk memastikan program berjalan sesuai target.
Menurutnya, Satgas memiliki fungsi penting dalam mengawal koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitra kerja di daerah.
“Kehadiran Satgas ini diharapkan mampu memastikan semua pihak bergerak seirama, sehingga pembangunan Sarana Penyedia Pangan Gizi (SPPG) bisa terealisasi lebih cepat,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).
Meski demikian, ia mengakui masih ada mitra yang meragukan kejelasan program, termasuk soal jaminan dan mekanisme pembayaran.
“Inilah tugas Satgas bersama BGN, yaitu memberikan edukasi agar tidak ada lagi keraguan, sehingga progres pembangunan SPPG dapat berjalan lebih lancar,” tambahnya.
Sunggono menyebutkan, hingga saat ini sudah ada empat titik SPPG yang berjalan. Sebagian masih dalam proses pembangunan, ada yang menunggu peresmian, dan beberapa lagi dalam tahap rehabilitasi.
“Secara umum, progresnya cukup baik. Kita optimistis semua 20 kecamatan di Kukar dapat terlayani,” katanya.
Ia mencontohkan tantangan di daerah pedalaman seperti Kecamatan Tabang, di mana jarak sekolah cukup jauh dengan jumlah siswa yang sedikit. Kondisi itu menurutnya akan mendapat perhatian khusus agar tetap bisa mengikuti standar minimal SPPG.
Lebih lanjut, Sunggono menyampaikan di Kukar terdapat 74 mitra yang sudah ditetapkan untuk mendukung program ini.
“Kami terus mendorong agar mitra segera beroperasi, membangun SPPG, dan bisa segera menyalurkan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sasaran,” jelasnya.
Ia menegaskan, kehadiran Satgas bukan hanya untuk mempercepat pembangunan SPPG, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata dari program strategis nasional ini.
“Harapannya, dengan sinergi yang terjaga, Kukar bisa menjadi contoh percepatan pelaksanaan program makanan bergizi gratis di tingkat nasional,” pungkasnya.
Editor: Erwin